JATIMTIMES - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk merevitalisasi Hi-Tech Mall menjadi pusat komunitas kreatif dan arena sport center mendapat sambutan positif dari DPRD Surabaya.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono menilai gagasan tersebut bisa menjadi energi baru bagi perkembangan kota. Namun, ia mengingatkan agar pemkot tidak gegabah dalam menentukan arah pemanfaatan kawasan eks pusat perdagangan IT itu.
Baca Juga : Kolaborasi Hexahelix Jadi Kunci Keberhasilan Ekosistem Digital Kota Malang
Baktiono menekankan pentingnya uji publik sebelum kebijakan tersebut difinalisasi. Menurutnya, langkah terbaik adalah melibatkan masyarakat secara langsung, bukan hanya mengandalkan survei dengan metode random sampling.
Ia mencontohkan, setiap RW di Surabaya bisa dijadikan basis responden dengan melibatkan 20 warga dari berbagai kategori, mulai dari orang tua laki-laki, perempuan, hingga pemuda karang taruna. Dengan total 1.280 RW di Surabaya. Mekanisme ini diyakini akan menghasilkan data aspirasi yang jauh lebih akurat dan mewakili kebutuhan warga.
“Kalau mau tahu apa yang benar-benar diinginkan masyarakat, jangan hanya survei seribu orang. Libatkan lurah, camat, hingga RT dan RW untuk mengumpulkan masukan. Satu kampung bisa dipilih 20 orang dari berbagai kelompok, lalu dikalikan jumlah RW, pasti hasilnya akurat,” ujar Baktiono.
Politisi senior ini juga menyinggung soal rekam jejak Hi-Tech Mall yang dulunya menjadi pusat penjualan komputer dan produk IT. Ia menilai pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar konsep revitalisasi tidak salah arah.
Pasalnya, menghidupkan kembali sebuah kawasan membutuhkan strategi jangka panjang, dukungan investor, serta kajian akademis dan riset mendalam.
Baca Juga : Pansus DPRD Kabupaten Malang Desak Transparansi Tarif Listrik PLN
Baktiono juga menyoroti pentingnya melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bappedalitbang, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), kalangan akademisi, hingga pengusaha. Menurutnya, tanpa kajian yang matang, biaya investasi yang mencapai puluhan miliar rupiah per tahun bisa menjadi beban berat bagi investor maupun pemkot.
