JATIMTIMES - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu turun ke jalan di kawasan Lori Kayutangan, Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang, Jumat (28/8/2026) sore. Mengenakan pakaian serba hitam, mereka membawa kritik keras terhadap kondisi sosial, ekonomi, hingga kebijakan pemerintah.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.40 WIB itu digelar untuk memperingati satu tahun peristiwa yang mereka sebut sebagai “Prahara Agustus 2025”. Momentum tersebut sekaligus digunakan massa untuk kembali menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian.

Baca Juga : Warga Mengaku Dimintai Rp300 Ribu Usai Kebakaran, Satpol PP Kota Malang: Damkar Gratis

Koordinator Aksi Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Eko, mengatakan peringatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang mengenang peristiwa setahun lalu. Menurutnya, aksi menjadi momentum untuk mengingat kembali rangkaian peristiwa Agustus 2025 yang mereka sebut berujung pada penangkapan aktivis dan pemuda.

“Hari ini kami melaksanakan aksi untuk memperingati satu tahun terjadinya Prahara Agustus 2025 yang mengakibatkan penangkapan aktivis dan pemuda yang terbesar di sepanjang reformasi,” ujar Eko, Jumat (28/7/2026).

Dalam aksinya, massa mengusung tema “Indonesia Sekarat, Lawan Militerisme, Bangun Persatuan Rakyat.” Tema tersebut menjadi benang merah berbagai kritik yang disampaikan selama aksi berlangsung.

Eko menilai situasi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama adalah meningkatnya peran militer di ranah sipil.

“Kami memandang hari ini negara Indonesia sedang sekarat oleh tingkah laku pemerintah dan juga terkait dengan masifnya fungsi militer di ranah sipil,” ungkapnya.

Tak berhenti pada kritik, massa juga membawa 17 tuntutan yang mencakup berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai ketenagakerjaan, kebutuhan pokok, agraria, pendidikan, lingkungan, hingga reformasi sektor keamanan.

Di sektor ketenagakerjaan, massa mendesak pemerintah menghentikan PHK massal, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta memastikan masyarakat memperoleh upah yang layak. Mereka juga menyerukan penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Massa turut mendorong pembangunan industri nasional yang berorientasi pada kebutuhan rakyat. Di bidang agraria, mereka menuntut pelaksanaan reformasi agraria sejati serta penghentian kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat.

Persoalan masyarakat adat juga menjadi perhatian. Aliansi mendesak pemerintah mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Mereka juga menolak intimidasi, kekerasan, pelecehan, maupun kriminalisasi terhadap perempuan yang memperjuangkan hak atas tanahnya.

Sorotan paling tegas diarahkan pada sektor keamanan. Massa menyerukan penghentian militerisasi ruang sipil dan meminta TNI dikembalikan ke barak. Selain itu, mereka menolak proyek strategis nasional yang dinilai berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam dan merugikan masyarakat, termasuk proyek yang berada di Papua.

Isu pendidikan juga masuk dalam agenda aksi. Massa menuntut penghentian praktik neoliberalisme pendidikan serta mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mereka menginginkan sistem pendidikan gratis yang ilmiah, demokratis, kerakyatan, dan feminis.

Baca Juga : Gate Parkir Elektronik Alun-Alun Kota Batu Mulai Beroperasi, Pembayaran Karcis Terpusat ke Petugas

Massa juga mendesak pemerintah mengesahkan RUU Perampasan Aset. Penggunaan APBN untuk kepentingan patronase politik maupun elite oligarki turut menjadi hal yang mereka persoalkan.

Sementara dalam isu lingkungan, pemerintah didesak bergerak cepat menangani bencana alam dan memastikan adanya keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban. Massa juga meminta pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan diusut hingga tuntas.

Dua tuntutan lainnya berkaitan dengan peristiwa Agustus 2025. Massa meminta pelaku pembunuhan terhadap 13 korban perlawanan Agustus 2025 diproses secara hukum serta seluruh tahanan politik dibebaskan. Eko menyebut aksi tersebut diikuti berbagai kelompok masyarakat yang berada dalam satu wadah Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu.

“Kami dari satu aliansi yang sama, namun elemennya dari mahasiswa, pemuda, buruh, dan rakyat miskin kota,” ucapnya.

Pantauan di lokasi, pengamanan aksi tidak terlihat dilakukan secara langsung oleh personel kepolisian berseragam. Sejumlah petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang tampak berada di sekitar lokasi untuk membantu pengaturan situasi dan lalu lintas.

Aksi berlangsung di kawasan Kayutangan yang menjadi salah satu pusat aktivitas publik Kota Malang. Massa secara bergantian menyampaikan orasi dan tuntutan dengan membawa isu ekonomi, agraria, pendidikan, lingkungan, hingga kebijakan pemerintah.

Menjelang malam, massa mulai bergerak meninggalkan kawasan Kayutangan. Hingga sekitar pukul 18.00 WIB, ratusan peserta aksi terlihat berpindah menuju kawasan Alun-alun Merdeka Malang.

Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk ekspresi publik di Kota Malang yang membawa beragam persoalan nasional ke ruang terbuka. Dengan 17 tuntutan yang disuarakan, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu meminta pemerintah tidak hanya mendengar kritik, tetapi juga memberikan respons terhadap persoalan yang mereka anggap menyangkut kepentingan masyarakat luas.