JATIMTIMES - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung tengah menjadi sorotan. Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut. Langkah ini diambil karena adanya dugaan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program penyediaan makanan bergizi bagi siswa.
Berdasarkan keterangan yang diterima awak media pada Sabtu, 14 Maret 2026, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan bahwa penghentian sementara itu merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pihak penyedia layanan yang tidak menjalankan aturan sesuai ketentuan. Menurutnya, setiap penyelenggara program wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh BGN. “Kalau memang SPPG melanggar SOP maka itu sudah menjadi risiko,” ujar Gatut Sunu.
Baca Juga : Ingin Turunkan Berat Badan setelah Lebaran? Coba 5 Cara Ini agar Tubuh Kembali Ideal
Ia menjelaskan bahwa penghentian operasional tersebut menjadi tanda bahwa penyelenggara layanan tidak menjalankan program sesuai standar yang berlaku. Padahal, program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sehingga harus dilaksanakan dengan serius dan penuh tanggung jawab. “Sudah seharusnya program MBG dapat dijalankan dengan benar,” terangnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, Gatut Sunu juga turun langsung ke lapangan. Ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa lokasi penerima manfaat MBG, khususnya di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program.
Sidak tersebut bertujuan melihat secara langsung bagaimana proses distribusi dan penyajian makanan kepada para siswa. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa makanan yang diterima anak-anak benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Menurut Gatut Sunu, sidak tersebut dilakukan atas permintaan Wakil Kepala BGN, Nanik Deyang. Pemerintah daerah diminta melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kualitas pelaksanaan program di tingkat daerah. “Saya diminta oleh Bu Nanik Deyang untuk melakukan sidak. Hasil sidak akan segera kami laporkan ke BGN,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung berencana melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program MBG. Sidak akan terus dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG Tulungagung guna memastikan seluruh penyelenggara mematuhi aturan yang berlaku.
Bupati menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu justru mendapat citra negatif akibat tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Kami tidak ingin program MBG yang dibuat Presiden Prabowo dinilai buruk karena ada oknum yang hanya memikirkan kepentingan pribadi,” paparnya.
Meski demikian, Gatut Sunu belum bersedia memaparkan secara rinci temuan dalam sidak tersebut. Ia menyebutkan bahwa laporan akan terlebih dahulu disampaikan kepada BGN sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. “Hasil sidak secepatnya kami laporkan ke BGN agar ke depan tidak ada yang melanggar SOP,” imbuhnya.
Di tengah langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah, polemik terkait kualitas menu MBG juga mencuat di salah satu sekolah dasar di Tulungagung. Sorotan datang dari SDN 1 Tertek setelah beredar video yang memperlihatkan menu makanan yang dinilai tidak sesuai standar gizi.
Kepala SDN 1 Tertek, Elfi Triastikowati, melalui Kepala UPAS Pendidikan Kecamatan Kota Tulungagung, Vivi Dias Retnowati, mengungkapkan bahwa pihak sekolah sebenarnya sudah beberapa kali memberikan teguran kepada dapur penyedia makanan.
Sekolah menilai kualitas menu yang diberikan kepada siswa perlu diperbaiki. Bahkan, pihak sekolah telah menyampaikan kemungkinan penggantian penyedia makanan apabila kondisi tersebut tidak mengalami perubahan.
“Pihak kepala sekolah sudah berkali-kali mengingatkan SPPG. Bahkan sudah disampaikan bahwa jika kondisinya tidak berubah, sekolah akan mengajukan pergantian penyedia makanan jika diizinkan pimpinan,” ujar Vivi, Sabtu (14/3/2026).
Sorotan publik terhadap menu MBG tersebut bermula dari sebuah video yang diunggah wali murid dan kemudian viral di media sosial pada Kamis (12/3/2026). Dalam video tersebut terlihat porsi makanan yang dianggap sangat sedikit.
Baca Juga : Bosan Menu Lebaran? Ini 6 Rekomendasi Makanan yang Bisa Jadi Pilihan Setelah Idulfitri
Menu yang ditampilkan hanya terdiri dari potongan ayam kecil, sepotong tempe bacem, dan satu buah jeruk peras. Kondisi itu memicu reaksi dari sejumlah orang tua siswa yang menilai makanan tersebut jauh dari standar gizi yang seharusnya diterima anak-anak.
“Bagaimana anak-anak bisa mendapatkan gizi yang cukup kalau menunya seperti ini?” tulis pengunggah video tersebut.
Selain porsi makanan yang dinilai terlalu kecil, jenis buah yang disajikan juga menjadi perbincangan. Jeruk yang diberikan disebut sebagai jeruk peras dengan tingkat keasaman tinggi sehingga dinilai kurang cocok untuk dikonsumsi anak-anak.
Vivi menjelaskan bahwa pihak sekolah sebenarnya selalu melakukan pencatatan terhadap menu MBG yang disajikan setiap hari. Jika ditemukan menu yang tidak sesuai standar, sekolah memberikan catatan sebagai bahan evaluasi bagi penyedia makanan.
Namun demikian, sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menolak program pemerintah tersebut. Pihak sekolah hanya dapat memberikan masukan dan berharap penyedia makanan memperbaiki kualitas menu yang diberikan.
“Kepala sekolah tentu tidak bisa menolak program pemerintah. Kemungkinan masih memberi kesempatan kepada pihak penyedia untuk memperbaiki kualitas menu,” jelasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak dapur SPPG Tertek sebagai penyedia makanan belum memberikan tanggapan atas berbagai sorotan yang muncul. Tim media telah berupaya melakukan konfirmasi, namun belum memperoleh jawaban resmi.
Kasus ini menambah daftar persoalan dalam pelaksanaan program MBG di Tulungagung. Sebelumnya, masyarakat juga dihebohkan dengan temuan buah naga berbelatung dalam menu MBG di PAUD Desa Karanganom, Kecamatan Kauman. Selain itu, laporan serupa juga muncul dari MI Al Huda Sobontoro di Kecamatan Boyolangu.
Rangkaian kejadian tersebut memicu desakan dari masyarakat agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
