JATIMTIMES - Reses Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Agus Cahyono, 8–15 Februari 2026, menyoroti satu persoalan yang dinilai kian mendesak: pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, khususnya purna Buruh Migran Indonesia (BMI) dan penyandang disabilitas.
Dalam dialog bersama komunitas purna migran dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), mengemuka kebutuhan pelatihan, pendampingan usaha, hingga dukungan akses kerja yang lebih terbuka dan setara.
Baca Juga : Erma Anggota DPRD Jatim Soroti Ancaman Pengangguran Gen Z di Tengah Bonus Demografi
Aspirasi yang disampaikan menunjukkan bahwa persoalan kelompok rentan tidak berhenti pada perlindungan sosial, melainkan menyangkut keberlanjutan kemandirian ekonomi.
Di tingkat provinsi, sejumlah program pelatihan kerja, penguatan UMKM, dan pemberdayaan ekonomi inklusif telah berjalan melalui perangkat daerah terkait. Namun, aspirasi dalam forum reses tersebut memperlihatkan masih adanya celah implementasi, terutama pada aspek pendampingan usaha dan kesinambungan akses permodalan.
Purna buruh migran, misalnya, menyampaikan kebutuhan pelatihan dan pendampingan usaha agar tidak kembali bekerja ke luar negeri. Aspirasi ini mencerminkan harapan agar pengalaman kerja di luar negeri dapat menjadi modal membangun usaha di daerah asal.
“Dari purna buruh migran, aspirasi utamanya adalah kebutuhan pelatihan dan pendampingan usaha agar mereka tidak kembali menjadi buruh migran. Harapannya, sepulang dari luar negeri mereka bisa mandiri secara ekonomi di negeri sendiri,” ujar Agus Cah, sapaan akrabnya.
Semangat “sukses di negeri orang, mandiri di negeri sendiri” menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan pekerja migran, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi setelah mereka kembali.
Aspirasi serupa datang dari kalangan penyandang disabilitas. Mereka berharap memperoleh peluang kerja yang layak dan setara, serta dukungan dalam pengembangan potensi dan prestasi.
“Teman-teman disabilitas memiliki harapan yang sama, yakni memperoleh peluang kerja yang layak dan setara. Mereka juga membutuhkan dukungan program pemberdayaan, termasuk pelatihan, pendampingan, hingga dukungan bagi atlet disabilitas yang berprestasi,” jelasnya.
Baca Juga : Jelang Ramadan, Harga Ayam, Telur, dan Cabai Rawit Kompak Naik
Selain akses kerja, organisasi penyandang disabilitas mengusulkan dukungan hibah untuk menjalankan program pemberdayaan, pelatihan, serta pembinaan atlet. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan agar program berbasis komunitas dapat berjalan lebih optimal.
Seluruh aspirasi yang dihimpun selama masa reses, kata legislator Fraksi PKS ini, akan diperjuangkan melalui fungsi legislasi dan penganggaran di DPRD Jatim.
Reses ini sekaligus memperlihatkan bahwa isu pemberdayaan kelompok rentan bukan sekadar agenda sosial, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten dan terukur, aspirasi tersebut berpotensi berhenti pada forum dialog semata.
“Reses ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus dirasakan oleh semua, tanpa terkecuali. Negara hadir bukan hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan,” tutupnya.
