Krisis Kemanusiaan Papua Belum Usai, FUKRI Desak Pemerintah Hentikan Militerisasi

JATIMTIMES – Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Tanah Papua terus menuai sorotan tajam dan keprihatinan mendalam dari berbagai tokoh agama di tanah air. Krisis kemanusiaan struktural yang telah berlangsung lebih dari lima dekade tersebut dinilai belum kunjung menemui solusi yang bermartabat dan justru terus merenggut korban jiwa.  

Merespons rentetan peristiwa tragis di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap bersama. Pihak gereja menegaskan pentingnya mengubah orientasi kebijakan negara demi menyelamatkan martabat warga sipil.  

Baca Juga : Miris! Perpustakaan SDN Tlogo 2 Blitar Dibongkar demi Koperasi Merah Putih, Siswa Kehilangan Ruang Baca

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Rm. Aloysius Budi Purnomo, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pendekatan militeristik yang kian mendominasi. Penambahan satuan militer non-organik serta pembangunan instalasi pertahanan baru dinilai justru memperpanjang rasa takut di kalangan masyarakat.  

"Sebagai umat Kristiani yang dipanggil menjadi pembawa damai, kami memandang bahwa keamanan sejati tidak pernah lahir hanya dari kekuatan senjata. Keamanan yang sejati bertumbuh dari keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak warga negara, dan kesediaan membangun dialog yang tulus," ujar Rm. Aloysius Budi Purnomo melalui siaran pers resmi yang diterima JatimTIMES, Kamis (16/7/2026).

Melalui komitmen kebangsaan dan landasan konstitusi Pasal 28A serta 28I UUD 1945, FUKRI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap model pengamanan di Papua. Penambahan personel di lapangan dinilai bukan indikator utama kesejahteraan, melainkan jaminan kualitas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hak ulayat masyarakat adat.  

Fokus krusial lain yang disuarakan adalah nasib ribuan pengungsi internal (Internally Displaced Persons/IDPs) yang hidup serbaterbatas di daerah pedalaman. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas kerap kali terabaikan di tengah gencarnya program strategis nasional yang dikawal aparat keamanan.  

Pihak FUKRI menegaskan bahwa pembukaan ruang dialog inklusif bukanlah sebuah tanda kelemahan dari negara, melainkan wujud kedewasaan dalam berdemokrasi. Dialog menjadi ruang krusial untuk mendengarkan luka masa lalu, membangun rasa saling percaya, dan mencari jalan keluar bersama tanpa kekerasan.  

Baca Juga : Kader Pemilik SPPG Siap-Siap Terima Sanksi, DPC PDIP Kota Malang Tunggu Instruksi DPP

Di sisi lain, gereja-gereja di Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan kemanusiaan, mulai dari pendampingan pastoral, layanan kesehatan, hingga program trauma healing bagi para korban. Oleh sebab itu, negara diminta memberikan ruang gerak yang aman bagi pelayanan gereja tanpa adanya stigma negatif.  

"Pelayanan gereja kepada masyarakat yang menderita tidak boleh dicurigai sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok tertentu ataupun dikaitkan dengan gerakan separatisme. Negara justru berkewajiban mendukung melindungi, dan memfasilitasi pelayanan kemanusiaan gereja," tegas rilis bersama yang ditandatangani di Jakarta tersebut.

Perhimpunan dalam FUKRI melingkupi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia yang mewakili umat Katolik), Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII), Persekutuan Baptis Indonesia (PBI), Bala Keselamatan (BK), Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), juga Gereja Ortodoks Indonesia (GOI).