Koalisi Sipil Desak Latsarmil KDMP Dihentikan Usai Kematian 5 Peserta, Minta Komnas HAM Turun Tangan

JATIMTIMES – Gelombang protes keras melayang ke arah pemerintah menyusul insiden tragis yang menewaskan hingga lima orang warga sipil. Kelima korban merupakan calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mengembuskan napas terakhir saat mengikuti program Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil).

Tragedi mematikan ini memicu reaksi tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Gabungan puluhan organisasi non-pemerintah, seperti Imparsial, KontraS, YLBHI, ICW, hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, menilai peristiwa ini merupakan imbas nyata dari pemaksaan pendekatan militer ke ruang sipil.

Baca Juga : Peserta Lolos SPMB Jatim Diminta Segera Daftar Ulang, Jalur Pemenuhan Kuota Dibuka 29 Juni

Koalisi memandang sistem pendidikan dan pelatihan militer sama sekali tidak tepat jika diterapkan secara serampangan kepada masyarakat sipil. Secara fungsional, tidak ada korelasi ilmiah antara profesionalisme pengelolaan lembaga koperasi dengan metode latihan kemiliteran yang keras.

Perwakilan koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, menegaskan bahwa program pelatihan Manajer KDMP sejak awal telah cacat secara konseptual. Kompetensi seorang pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, literasi keuangan, akuntabilitas, serta pemberdayaan masyarakat.

"Budaya militer yang berbasis komando dan hierarki kaku justru dinilai berpotensi melahirkan pola kepemimpinan sipil yang otoritatif serta anti-kritik," ujar Isnur dalam keterangannya yang diterima JatimTIMES, Minggu (28/6/2026).

Pelibatan TNI dalam program KDMP ini juga dituding menyimpang dari koridor hukum karena berada di luar mandat utama pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI. Kebijakan ini dianggap mengaburkan batas fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis.

Isnur menyebut, asumsi bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil dinilai sebagai kekeliruan yang sangat berbahaya.

"Tragedi ini merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru karena memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, tanpa relevansi, dan tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Baca Juga : Pemkab Nganjuk Berikan Insentif dan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 8.089 Guru TPQ

Isnur mendesak pemerintah untuk segera menghentikan seluruh rangkaian Latsarmil bagi calon manajer koperasi dan melakukan evaluasi total. Koalisi juga meminta pemerintah menyetop program sipil lain yang menggunakan pendekatan militer, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lebih lanjut, koalisi menuntut Komnas HAM RI segera membentuk Tim Investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh. Proses penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan, melainkan harus menyentuh struktur komando dan pengambil keputusan.

"Struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program ini juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara," tegas Isnur.