Banyak Gelombang Penolakan, Gerindra Ngotot MBG Jadi Kebutuhan Mayor di Sektor Pendidikan

JATIMTIMES - Di tengah munculnya berbagai kritik dan gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPC Partai Gerindra Kota Malang tetap menilai program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi sektor pendidikan.

Ketua DPC Gerindra Kota Malang Moreno Soeprapto menegaskan bahwa MBG memiliki manfaat langsung bagi siswa, khususnya di tingkat sekolah dasar. Menurut dia, program tersebut tidak hanya membantu pemenuhan gizi anak, tetapi juga dapat meringankan beban ekonomi keluarga.

Baca Juga : Daftar PTN yang Buka Jalur Mandiri hingga Akhir Juni 2026, Masih Ada Kesempatan Daftar

"MBG, sekolah dasar, ya. Sangat, sangat," kata Moreno saat ditemui usai kegiatan dukungan terhadap program MBG di Kota Malang.

Hal tersebut cukup kontras jika dibandingkan dengan kondisi keberlangsungan pendidikan di sejumlah daerah di Indonesia. Mulai dari infrastruktur bangunan sekolah yang masih memprihatinkan, akses menuju fasilitas pendidikan yang tak memadai hingga gaji tenaga pendidik yang masih jauh dari kata layak. 

Moreno mengakui bahwa sektor pendidikan memiliki banyak kebutuhan lain yang juga perlu diperhatikan. Namun, ia menilai manfaat MBG dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama keluarga yang selama ini harus mengalokasikan uang saku anak untuk kebutuhan makan di sekolah.

Ia mencontohkan, dengan adanya program makan gratis, uang saku yang biasanya digunakan untuk membeli makanan dapat ditabung untuk memenuhi kebutuhan lain seperti perlengkapan sekolah.

"Pada saat sebelum mereka berangkat sekolah, ada uang saku yang bisa dikumpulkan. Dalam satu bulan mereka bisa beli sepatu, bisa beli sepatu olahraga, bisa beli kebutuhan lainnya," ujarnya.

Menanggapi berbagai kritik terhadap pelaksanaan MBG, Moreno menyatakan bahwa evaluasi merupakan hal yang wajar dalam setiap program pemerintah. Namun ia mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi ujaran kebencian yang justru menimbulkan polarisasi di masyarakat.

Menurut dia, baik pemerintah maupun kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi pada dasarnya memiliki niat yang sama, yakni memperbaiki kualitas pelayanan publik. "Kalau memang ada aspirasi yang positif, ya silakan. Kalau aspirasi itu evaluasi, ya oke. Mari kita sama-sama membangun negeri ini," ucapnya.

Baca Juga : Munas-Konbes NU 2026 Dibuka Malam Ini di Ponpes Ploso, Gus Ipul: Insya Allah Presiden Hadir di Penutupan

Moreno juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap masukan dan evaluasi terkait pelaksanaan MBG. Karena itu, ia meminta berbagai pihak untuk mengedepankan kritik yang konstruktif dibandingkan narasi yang bersifat menghujat.

"Program Pak Prabowo itu sangat bagus. Kalau memang ada oknum yang perlu dievaluasi, ya itu wajar. Pak Prabowo sangat terbuka. Tapi jangan mengumbar kebencian, bicaranya tidak sopan," katanya.

Ia menambahkan, penggunaan media sosial yang semakin luas, termasuk di kalangan anak-anak dan remaja, membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

"Jangan sampai dibawa ke arah menghujat-hujat seperti itu. Itu bukan budaya Indonesia," pungkasnya.