Daya Tampung SMA/SMK Negeri Terbatas, Untari DPRD Jatim: Jangan Ragukan Sekolah Swasta

JATIMTIMES – Keterbatasan kapasitas tampung SMA/SMK negeri di Jawa Timur (Jatim) di tengah membludaknya jumlah lulusan SMP sederajat menuntut adanya perubahan sudut pandang yang radikal dari para orang tua murid. 

Masyarakat diimbau untuk bersikap lebih bijak dan tidak meragukan kualitas mutu pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah swasta, terlebih pemerintah kini telah menyediakan jaring pengaman finansial yang masif melalui sektor swasta.

Baca Juga : Ramai Kritikan Batas Usia Masuk SD Bisa 5,5 Tahun, Warganet: Ngejar Apa Sih?

Berdasarkan data makro pendidikan Jatim untuk tahun ajaran 2026, total kelulusan siswa tingkat SMP sederajat berada di angka 618.479 anak. Sementara itu, daya tampung riil gabungan seluruh SMA dan SMK Negeri di Jatim hanya mampu menyerap 39,5 persen atau sebanyak 244.621 kursi.

Kenyataan demografis ini menyisakan 373.858 siswa atau setara 60,45 persen lulusan yang secara sistematis harus dialihkan ke lembaga pendidikan swasta. Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno menegaskan bahwa paradigma "harus masuk sekolah negeri" merupakan ambisi orang tua yang harus mulai didekonstruksi demi kebaikan mental anak itu sendiri.

"Sekolah itu pada dasarnya yang membuat anak pintar bukan siapa-siapa, tapi diri sendiri dan guru yang ngajar serius ya," papar Sri Untari dalam Podcast NGODE di kanal YouTube JTNTV milik JatimTIMES yang tayang pada Sabtu (30/5/2026).

"Coba lihat anak-anak yang pandai, itu bukan karena sekolahnya, sebenarnya kurikulumnya sama kok, seluruhnya sama kurikulumnya, cuman keniatan anak belajar sampai di mana," lanjut legislator asal Dapil Malang Raya ini.

Untari menerangkan bahwa pemerintah tidak pernah melepaskan tanggung jawab terhadap kelangsungan eksistensi lembaga pendidikan swasta. Sebagai mitra strategis negara dalam mencerdaskan bangsa, sekolah swasta tetap dipasok oleh instrumen anggaran resmi, baik melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat maupun Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat melihat kompetensi sekolah swasta secara setara, karena parameter evaluasi dan kurikulum yang digunakan berada di bawah standardisasi nasional yang sama.

"Jangan ragukan swasta. Karena sama-sama dapat BOS. Sama memang, cuma kalau swasta yang bayari tetap yayasan dong ya, kalau yang negeri dibayari negara, ini yayasan gitu. Tetapi kurikulumnya sama, pengawasnya sama, kemudian yang diujikan sama," tuturnya.

Baca Juga : Wakil Ketua Dewan Hj. Siti Mafrochatin Nimah Apresiasi Kesuksesan Pemkab Banyuwangi Raih Kembali Opini WTP BPK RI 

Pemprov Jatim bersama sektor swasta secara resmi juga telah meluncurkan program kerja sama pemberian beasiswa penuh dan potongan biaya pendidikan pada SPMB Jatim Tahun 2026. Program ini dihadirkan sebagai solusi konkret bagi lulusan SMP yang tidak lolos seleksi masuk ke sekolah negeri agar tetap mendapatkan hak akses pendidikan berkualitas tanpa kendala finansial.

Berdasarkan data resmi per 21 Mei 2026, komitmen kuota yang disediakan oleh yayasan pendidikan swasta di Jatim tercatat sangat masif. Untuk jalur Pemberi Beasiswa Penuh, kuota yang dibuka mencapai total 27.408 kursi, dengan rincian 14.310 kuota untuk SMA Swasta (SMAS) dan 13.098 kuota untuk SMK Swasta (SMKS).

Sementara itu, untuk program Potongan Biaya Pendidikan, tersedia ruang bagi 15.365 calon siswa baru. Sektor SMK Swasta mendominasi jalur potongan biaya ini dengan menyediakan 10.051 kuota, sedangkan kelompok SMA Swasta menyediakan 5.314 kuota subsidi biaya.

Kehadiran program afirmasi beasiswa swasta ini dinilai krusial dalam misi besar menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS) di Jatim yang saat ini berhasil ditekan dari angka 46.000 menjadi 39.000 anak. Melalui koordinasi bersama Dinas Pendidikan, jajaran legislatif terus mendorong pihak yayasan swasta berkontribusi nyata memberikan ruang bagi kelompok masyarakat, termasuk skema perlindungan mutlak bagi siswa miskin.

"Sekolah swasta itu gak boleh mati, kenapa gak boleh mati? Mereka hadir dengan semangatnya, dengan biayanya mengurus izin dan sebagainya untuk menjadi mitra pemerintah. Jangan sampai sekolah-sekolah swasta ini juga akan meninggal, mesakne (kasihan), karena mereka sudah memahami bahwa mereka hadir untuk membantu pemerintah," tambah Penasihat Fraksi PDI Perjuangan tersebut.