JATIMTIMES - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh penyelenggara makanan bagi penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan higienitas.
Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif menjelaskan bahwa SLHS tidak dapat diterbitkan secara instan, melainkan harus melalui sejumlah tahapan yang ketat. Di antaranya pelatihan penjamah makanan di SPPG, inspeksi kesehatan lingkungan oleh puskesmas, serta pemeriksaan laboratorium di Labkesda, baik secara fisik maupun mikrobiologi.
Baca Juga : Tidak Hanya Guru Ngaji, Guru Kitab di Ambulu Doakan Bupati Jember Usai Terima Intensif Honorarium
“Setelah semua tahapan tersebut dipenuhi, barulah Dinkes memberikan rekomendasi untuk pengajuan ke perizinan. Ini penting agar keamanan pangan benar-benar terjamin,” ujar Husnul, Sabtu (4/10/2025).
Husnul menegaskan, SLHS bukan sekadar formalitas. Sertifikat itu dapat dicabut apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar higienitas. “Misalnya, penjamah makanan tidak menerapkan hasil pelatihan, hasil inspeksi menurun, atau kualitas air tidak memenuhi standar. Jika tidak ada perbaikan, SLHS bisa kami cabut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dinkes juga akan melakukan investigasi apabila terjadi kasus keracunan yang diduga bersumber dari makanan penyelenggara SPPG. Hasil investigasi akan menjadi dasar penindakan, termasuk pencabutan sertifikat jika terbukti ada pelanggaran.
“Jumat nanti akan ada pelatihan penjamah makanan. Kegiatannya sebagian dilaksanakan di kantor dinas, sebagian lagi langsung di lokasi SPBG,” tambahnya.
Saat ini, sebanyak 13 dapur SPPG di Kota Malang masih dalam proses pengajuan SLHS. Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Malang Muhammad Athoillah menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinkes agar proses tersebut segera tuntas.
Baca Juga : Magang Nasional 2025 Dibuka 7 Oktober! Begini Cara Daftar dan Bikin Akun SIAPKerja
“Masih dalam proses pengajuan. Kami berupaya mempercepat koordinasi dengan Dinkes dan Pak Wali. Harapannya satu bulan ke depan sudah selesai,” ungkap Athoillah.
Ia menambahkan, program SPPG menargetkan 85 dapur di seluruh Kota Malang. Saat ini baru ada 13 dapur yang beroperasi melayani sekitar 29 ribu penerima manfaat.
