JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya menghidupkan kembali keberadaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang sebagian besar kini tidak lagi aktif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan fasilitasi berupa bimbingan teknis (Bimtek) bagi para pegiat KIM.
Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, menyampaikan bahwa saat ini hanya sekitar 75 KIM yang masih aktif dari total 250 KIM yang telah terbentuk.
Baca Juga : Kota Malang Raih Juara I Indonesia Halal Industry Award 2025, Satu-satunya di Indonesia
"KIM yang aktif di Kabupaten Malang saat ini sudah 75 dari 250 yang sudah terbentuk," ujarnya kepada JatimTIMES.
Menurut Lathifah, KIM memiliki peran strategis, tidak hanya untuk menangkal penyebaran informasi hoaks, tetapi juga dalam mempromosikan potensi yang ada di tingkat desa. Oleh karena itu, ia mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang segera mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan kembali KIM yang vakum.
"Diskominfo sudah ada strategi-strategi melalui pendekatan yang akan dilakukan, supaya sisa dari 75 itu bisa aktif lagi," jelasnya.
Salah satu upaya yang kini dijalankan adalah menggelar kegiatan Bimtek secara berkelanjutan. Program ini telah dibuka langsung oleh Lathifah pada Rabu (24/9/2025) di Ruang Rapat Panji Pulang Jiwo, Kecamatan Kepanjen.
"Rencananya akan ada enam kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan di tahun ini (2025) merupakan angkatan yang ke-3," katanya.
Baca Juga : Dari Komunitas untuk Kota Malang, Lingga Indonesia Dorong Kolaborasi Tangani Penyakit Menular
Lathifah berharap, dengan adanya fasilitasi Bimtek, KIM dapat lebih berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat sekaligus mendorong promosi potensi desa. Salah satunya adalah keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang kini mulai dirintis di Kabupaten Malang.
"Nantinya, setiap kegiatan (Bimtek) diikuti oleh 50 peserta dari 50 desa," pungkasnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Malang menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran KIM sebagai ujung tombak informasi di desa, sekaligus menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks dan mendukung pembangunan berbasis potensi lokal.
