JATIMTIMES - Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan usai pelantikan ratusan pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Pasalnya, dari total 447 pejabat yang dilantik, ada nama Ahmad Dzulfikar Nurrahman.
Dzulfikar merupakan putra Bupati Malang M. Sanusi. Dia kini resmi menjabat sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang. Pelantikan itu digelar di Pendapa Agung Kabupaten Malang pada Senin (13/4/2026).
Baca Juga : UB Luncurkan BOUMI, Kembangkan Produk Sunscreen Anak dari Rambut Jagung
Sorotan publik tak lepas dari latar belakang keluarga Dzulfikar. Namun di sisi lain, rekam jejak pendidikan dan kariernya juga turut diperbincangkan.
Sebelum resmi dilantik, Dzulfikar bukan sosok baru di lingkungan DLH Kabupaten Malang. Ia diketahui telah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala DLH.
Dalam perjalanan kariernya sebagai aparatur sipil negara (ASN), ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis. Di antaranya sebagai pengawas tata bangunan dan infrastruktur hingga kepala seksi penanganan limbah domestik.
Tak hanya itu. Dia juga pernah menjabat sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga dipercaya menjadi sekretaris DLH pada 2023.
Karier tersebut kemudian berlanjut saat ia ditunjuk sebagai Plt kepala DLH, sebelum akhirnya resmi dilantik menjadi kepala dinas definitif.
Dari sisi pendidikan, pria yang akrab disapa Avie ini merupakan lulusan Universitas Brawijaya (UB). Ia menempuh pendidikan S1 di jurusan arsitektur, lalu melanjutkan S2 di bidang teknik sipil.
Tak berhenti di situ. Dzulfikar juga meraih gelar doktor (S3) di bidang ilmu lingkungan pada 2024 dengan predikat cum laude.
Pengalaman di bidang konstruksi juga sempat ia jalani sebagai pekerja lepas sebelum berkarier penuh sebagai ASN.
Baca Juga : Lakukan Pemerasan Terhadap Pemohon Izin, Kejaksaan Tetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim Sebagai Tersangka
Pelantikan ini turut memunculkan perdebatan soal isu nepotisme. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai setiap orang memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan, selama memenuhi syarat.
"Siapa pun punya hak yang sama untuk duduk dalam suatu jabatan, sepanjang memenuhi segala prasyarat administrasi dan syarat-syarat kecakapan teknis, mental dan pengetahuan serta melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku," kata Deddy, Jumat (12/4/2026).
Namun ia juga mengingatkan bahwa jabatan tidak boleh diperoleh karena hubungan kekerabatan yang melanggar aturan. "Yang tidak boleh itu apabila jabatan itu didapatkan karena hubungan kekerabatan, perkoncoan dan memanfaat kekuasaan dengan cara yang bertentangan dengan aturan serta mekanisme yang ada," ujarnya.
Deddy mengakui secara etik, pelantikan tersebut sulit dilepaskan dari tudingan nepotisme dan perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.
"Memang secara etik akan sulit untuk mengelak dari tudingan nepotisme. Untuk itu, mungkin perlu dipertanggungjawabkan dan diaudit secara benar," tambahnya.
Ia pun mempersilakan lembaga berwenang untuk melakukan pemeriksaan apabila diperlukan. "Tetapi jika semuanya sudah sesuai norma dan aturan, tidak adil menghalangi hak seseorang yang sudah didapat sesuai mekanisme yang ada. Jadi, silakan saja diperiksa oleh yang berwenang seperti BKN atau KemenpanRB," pungkas Deddy.
