JATIMTIMES - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering menuai kritikan dan bahkan diterpa isu miring meski baru direalisasikan di Kabupaten Malang. Terbaru, kritikan disampaikan terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut menyajikan menu kurang layak lantaran diduga kedaluwarsa hingga menyalurkan buah mentah.
Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dari Partai Gerindra Zia'ul Haq, meminta publik tidak menilai program MBG secara sepihak. "Pelaksanaan SPPG selama ini telah melalui mekanisme pengawasan dan standar yang jelas, baik dari sisi kualitas bahan pangan maupun proses distribusi," ujarnya kepada JatimTIMES saat dikonfirmasi belum lama ini.
Baca Juga : Targetkan 40 Dapur Gizi Beroperasi, Pemkot Batu Akselerasi Infrastruktur SPPG
Politisi yang karib disapa Zia ini menilai, tudingan yang selama ini beredar mengenai MBG maupun SPPG tersebut berpotensi menggiring opini negatif lantaran diduga tanpa melihat data secara utuh.
"Kalau pun ada satu-dua temuan di lapangan, itu harus dilihat secara proporsional. Jangan kemudian digeneralisasi seolah-olah seluruh SPPG menyajikan makanan yang tidak layak. Hal semacam itu tidak fair,” tegasnya.
Saat ini, dijabarkan Zia, terdapat 188 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang. Sementara itu, dari informasi yang ia terima, temuan terkait dugaan ketidaksesuaian pada menu MBG termasuk saat Ramadan tersebut hanya terjadi pada dua atau tiga titik. Selain itu juga tidak berlangsung setiap hari.
"Artinya persentasenya sekitar 0,3 persen. Jadi jangan digeneralisir seakan-akan semuanya bermasalah,” imbuh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang tersebut.
Zia mengaku, hingga kini pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk koordinator SPPG di setiap kecamatan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan menu yang disajikan sesuai standar kelayakan dan gizi.
Pada koordinasinya tersebut, Zia juga menyebut telah menerima dokumentasi berupa foto menu hingga proses penyajian sebagai bentuk pengawasan. "Kami juga dikirimi gambar menu, proses dan lainnya, hasilnya bagus sesuai standar. Tapi kami juga tidak menyebut program ini sudah sempurna, sehingga kami tetap menerima kritik,” ujarnya.
Zia menambahkan, setiap penyedia menu MBG telah melalui proses verifikasi dan pengawasan dari pihak terkait. Selain itu, menu yang disajikan kepada para penerima manfaat juga telah disesuaikan dengan standar gizi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
Meski demikian, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, Zia menegaskan penyampaian kritik tetap diperlukan asalkan disertai data dan disampaikan melalui mekanisme evaluasi yang tepat.
"Kalau memang ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Kami juga mengingatkan agar isu soal MBG tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politis. Sehingga jangan sampai membangun narasi yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi ini," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Zia juga turut mendorong masyarakat segera melaporkan secara langsung jika menemukan dugaan ketidaksesuaian di lapangan. Nantinya, laporan dari masyarakat termasuk yang berkaitan dengan program MBG tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Malang.
"Komitmen kami jelas, memastikan setiap program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan gizi ini berjalan dengan baik. DPRD akan terus melakukan pengawalan dan evaluasi agar program SPPG di Kabupaten Malang berjalan optimal dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Baca Juga : Menu MBG di Kota Batu Diklaim Aman dan Sesuai Standar Gizi, SPPG Siapkan Posko Aduan
Sebagaimana diberitakan, isu paling santer terkait program MBG belakang ini ialah terkait paket MBG kering selama Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Di mana, menu MBG edisi Ramadan tersebut sempat dikeluhkan oleh beberapa penerima manfaat termasuk siswa yang menilai tidak layak untuk konsumsi.
Merujuk pada pernyataan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Kabupaten Malang, menu yang disalurkan pada Ramadan tersebut terdiri dari berbagai macam varian. Antara lain meliputi kurma, kacang kulit rebus, donat, susu, telur rebus, bubur kacang hijau, brownies, hingga keripik tempe.
Selain itu, pada paket menu MBG Ramadan tersebut juga tersedia beragam buah-buahan yang di antaranya meliputi jeruk, pisang, hingga apel. Di mana, beberapa varian menu tersebut terbagi dalam beberapa paket.
Mirisnya, dari temuan maupun laporan yang disampaikan ke Dewan Kabupaten Malang, menu yang dibagikan tidak layak. Termasuk pada buah yang didistribusikan diduga dalam kondisi masih mentah.
Keluhan tersebut juga sempat disampaikan kepada para anggota DPRD Kabupaten Malang. Termasuk salah satunya disampaikan kepada anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok.
"Padahal kan punya ahli gizi, masa iya ahli gizi merekomendasikan buah mentah, kemudian roti yang diduga kedaluwarsa, ini temuannya kan begitu, buahnya diduga mentah," tegasnya sebagaimana yang dimuat dalam pemberitaan JatimTIMES yang tayang pada akhir Februari 2026 lalu.
Temuan sekaligus laporan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Malang tersebut pada akhirnya ditindaklanjuti langsung oleh Bupati Malang HM. Sanusi. Di mana, pada 27 Februari 2026 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait sinkronisasi dan optimalisasi program MBG.
Usai Bupati Malang turun tangan, permasalahan terkait realisasi MBG telah dievaluasi. Alhasil, setidaknya hingga kini tak ada lagi permasalahan seputar proses penyaluran MBG.
