JATIMTIMES - Fenomena anak putus sekolah (APS) di Kota Malang tak lagi semata soal akses pendidikan. Faktor ekonomi dan lingkungan sosial menjadi pemicu utama, terutama ketika anak sudah merasa nyaman bekerja dan perlahan menjauh dari dunia pendidikan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menegaskan bahwa alasan bekerja masih menjadi penyumbang terbesar angka APS di Kota Malang. Kondisi ini dinilai jauh lebih kompleks karena menyangkut pola pikir anak, orang tua, hingga lingkungan sekitar.
Baca Juga : Sekolah Garuda Resmi Dibuka, Rekrutmen Guru PPPK 2026 Dimulai: Cek Syarat, Formasi, dan Jadwal Lengkap
“Yang paling tinggi itu karena alasan bekerja. Kalau anak sudah merasa nyaman bekerja, biasanya lupa belajar, merasa sudah tidak enak kembali ke sekolah. Ini yang menjadi masalah serius bagi kami,” ungkap Suryadi.
Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam menekan angka anak putus sekolah sebenarnya sudah cukup kuat. Pemkot Malang telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari anggaran pendidikan, seragam gratis, beasiswa dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, hingga dukungan BOS daerah dan insentif pendidikan sejak PAUD.
Namun, Suryadi menilai upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa keterlibatan semua elemen masyarakat.
“Memutus mata rantai APS ini tidak bisa hanya dipasrahkan ke pemerintah. Peran orang tua, lingkungan, dan masyarakat sangat menentukan. Termasuk bagaimana membangkitkan motivasi anak agar mau kembali ke pendidikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keputusan anak untuk bekerja di usia sekolah sering kali berkelindan dengan persoalan sosial lainnya, termasuk pernikahan dini, yang turut menjadi faktor pemicu anak meninggalkan bangku sekolah.
“Jangan terlalu cepat menuju ke pelaminan. Itu juga bagian dari komponen anak putus sekolah,” tambahnya.
Baca Juga : Puncak Musim Hujan Datang, Pemkot Surabaya Fokus Overlay Jalan Langganan Genangan
Sebagai bentuk ikhtiar, Pemkot Malang juga menyediakan jalur pendidikan alternatif bagi anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal. Mulai dari pendidikan informal hingga nonformal, seperti Paket A, B, dan C, disiapkan agar hak pendidikan tetap dapat diakses.
Ke depan, DPRD Kota Malang berharap angka APS dapat ditekan secara signifikan. Jika pada tahun sebelumnya berada di bawah 500 anak, Suryadi menargetkan jumlah tersebut bisa turun hingga di bawah 200, bahkan mendekati angka 100.
“Harapannya tidak ada lagi anak-anak di pinggiran yang tidak mengenyam pendidikan. Pendidikan di Kota Malang ini untuk semua, bukan hanya untuk anak yang mampu,” pungkasnya.
