Kasus Ketok Palu RAPBD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Diborgol KPK | Nganjuk TIMES
penjaringan-bakal-calon-jatimtimes099330c15d1b4323.jpg

Kasus Ketok Palu RAPBD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Diborgol KPK

Aug 03, 2022 18:52
Adib Makarim, wakil ketua DPRD Kabupaten Tulungagung saat ditahan KPK, Rabu (03/8/2022) / Foto : KPK / Tulungagung Times
Adib Makarim, wakil ketua DPRD Kabupaten Tulungagung saat ditahan KPK, Rabu (03/8/2022) / Foto : KPK / Tulungagung Times

JATIMTIMES - Setelah melakukan pencekalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim. Penahanan pada tersangka Adib Makarim ini diduga terlibat dalam perkara ketok palu APBD Kabupaten Tulungagung.

Pengumuman tersangka ini disampaikan melalui Siarang langsung di Twitter 
https://twitter.com/i/broadcasts/1vAxRkOYqRPKl?t=17CcnRf3dttLFJ7GPZJnkQ&s=08

Baca Juga : Tingkatkan Kapasitas dan Kepastian Perlindungan Hukum, Ini Yang Dilakukan Pemdes Se-Kecamatan Boyolangu 

Untuk kasus suap bantuan keuangan Pemprov Jawa Timur untuk Tulungagung, akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.

Dalam video live KPK ini, Adib Makarim diperiksa pada Rabu (03/8/2022) jam 17.30 wib. Saat turun dari ruang Pemeriksaan penyidik, tersangka Adib Makarim tampak menggunakan rompi tahanan KPK berwarna orange. Sementara, terlihat tangan Adib diborgol.

Sedangkan dua tersangka masih beralasan sakit, KPK mengimbau agar tersangka AG dan IK untuk kooperatif dan hadir dalam panggilan berikutnya oleh tim penyidik.

Konstruksi perkaranya, saat itu SP yang menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar rapat pimpinan RAPBD 2015 yang kemudian deadlock. Akibatnya, saat melakukan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mereka meminta uang ketok palu.

"Nominalnya 1 miliar dan TPAD menyampaikan pada Bupati dan menyetujuinya," kata Karyoto Deputi Penindakan KPK, Rabu (03/8/2022) dalam siaran langsungnya.

Kemudian dari uang ini masing-masing tersangka mendapat uang ketok palu sebesar Rp 230 juta rupiah.

"Penyerahan uang bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung," ujarnya.

Selain uang 1 miliar, DPRD Kabupaten Tulungagung juga meminta uang tambahan yang merupakan jatah badan anggaran (banggar) yang nilainya disesuaikan dengan jabatan anggota legislatif tingkat daerah ini.

Saat menjawab pertanyaan wartawan, Suyoto mengatakan untuk masalah Tulungagung masih memungkinkan berkembang. Alasannya, merupakan kewajiban KPK membuat keadilan agar sama."Cukup punya potensi untuk berkembang," ungkapnya.

Seperti diketahui, sebelum ditahan Tersangka dugaan suap alokasi anggaran bantuan keuangan Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2018, wakil ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masuk dalam daftar cekal. Pencekalan ini diajukan KPK melalui surat pelarangan bepergian yang dikirim ke Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Baca Juga : Pemkab Gresik Raih Penghargaan Kota Terbaik 1 Capaian Imunisasi Rutin Lengkap

"Terkait proses penyidikan perkara dugaan suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung, KPK telah mengirimkan surat cegah ke pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (2/8/2022).

Pencegahan itu menurut Ali Fikri, merupakan bagian dari proses penyidikan yang telah dan masih berjalan saat ini.

Pengajuan pemcekalan itu juga merupakan langkah antisipasi agar pihak yang dimaksud dapat kooperatif terhadap panggilan penyidik KPK.

"Tindakan ini sebagai bagian dari proses penyidikan, agar pihak-pihak dimaksud ketika dipanggil dan diperiksa dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik KPK," terangnya.

Empat orang yang diajukan pencekalan ini,
BS mantan komisaris Bank Jatim, AM, AB dan IK ketiga nama belakang AM adalah wakil ketua dan AB serta IK adalah mantan wakil ketua di periodik sebelumnya.

Dalam perkara ini, komisi anti rasuah ini tengah mengusut kasus dugaan suap alokasi anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Tulungagung. KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka di kasus ini.

Ada 21 anggota dan mantan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang telah di periksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
korupsi tulungagung adib makarim

Berita Lainnya