PPKM Jatim I Berhasil Tangani Covid-19, PPKM Mikro Siap Digulirkan | Nganjuk TIMES

PPKM Jatim I Berhasil Tangani Covid-19, PPKM Mikro Siap Digulirkan

Feb 08, 2021 18:19
Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur (Foto : Internet)
Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur (Foto : Internet)

JATIMTIMES – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap pertama dan kedua baru saja terselesaikan. Pada PPKM tersebut, Gubernur Jawa Timur (Jatim)  Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bahwa PPKM tersebut memberikan hasil yang baik dengan adanya perubahan yang cukup signifikan.

Hal tersebut dilihat dari turunnya kasus Covid-19 di Jatim. Di mana, angka kesembuhan lebih besar dan yang dirawat karena Covid-19 mulai berkurang.

Baca Juga : BPOM Izinkan Vaksin Sinovac untuk Lansia, Bupati Maryoto: Saya Siap!

“Dari pelaksanaan PPKM sudah ada perubahan secara signifikan dalam pengendalian Covid-19, yang sembuh meningkat dan yang dirawat menurun,” tutur Khofifah setelah mengunjungi Kampung Tangguh Semeru di Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng, kabupaten Madiun, Minggu (7/2/2021).

Khofifah juga menjelaskan, bahwa selama diberlakukannya PPKM, kasus Covid-19 di Jatim mengalami penurunan dari 1,1 persen menjadi 0,82 persen.

“Selama diberlakukan PPKM, yang mengalami kesembuhan meningkat, dan juga kita dapat melihat penurunan penggunaan fasilitas medis serta positivity rate yang juga turut menurun,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru saja menerbitkan Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2021 untuk mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) berbasis mikro. Aturan tersebut terkait PPKM berbasis Mikro dan pembentukan posko penangan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19. PPKM berbasis mikro tersebut akan diberlakukan mulai Selasa (9/2/2021) hingga Senin (22/2/2021) datang. 

Berikut aturan lengkap terkait PPKM Mikro yang dikeluarkan Mendagri No 3 Tahun 2021:

1. Wilayah Penerapan

PPKM berbasis mikro tersebut diberlakukan di 7 provinsi Jawa dan Bali, yakni diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. 

2. Teknis Pelaksanaan 

PPKM mikro tersebut dilakukan juga dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, dengan kriterianya ialah zona hijau, kuning, oranye dan merah. Pelaksanaan PPKM mikro dilakukan melalui koordinasi antara Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Tim PKK, Posyandu, dan Dasawisma. Serta juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, karang taruna, dan tenaga Kesehatan.

2. Pembentukan posko penanganan Covid-19

Baca Juga : Eksplor Skill Pelaku UMKM di Bidang Kecantikan, Diskopindag Kota Malang Gelar Pelatihan Make-Up

Dalam pembentukan posko penanganan Covid-19 memiliki tujuan untuk koordinasi, pengawasan, dan evaluasi PPKM mikro, dengan dibentuknya posko tingkat desa dan kelurahan.

3. Dilakukan bersama PPKM Kabupaten/Kota

PPKM berskala mikro ini juga dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota, yang terdiri dari : Penerapan Work From Home (WFH) dilakukan sebesar 50 persen, kemudian kegiatan belajar mengajar secara daring, dan yang terakhir sektor esensial tetap beroperasi dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan pengetatan Prokes.

4. Masa Berlaku 

PPKM mikro mulai diberlakukan mulai besok 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021, dengan juga mempertimbangkan berakhirnya masa pembatasan berdasarkan pencapaian empat parameter, yakni tingkat kematian, kesembuhan, kasus aktif dan keterisisan tempat tidur rumah sakit.

Topik
ppkm mikro ppkm mikro jatim aturan lengkap ppkm mikro Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Mendagri Tito Karnavian

Berita Lainnya