Konflik Agraria Kerap Terjadi, Balitbang Kemendagri Cari Solusi | Nganjuk TIMES

Konflik Agraria Kerap Terjadi, Balitbang Kemendagri Cari Solusi

Jan 24, 2021 08:29
Suasana gelaran webinar terkait penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia yang digagas oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri. (Foto: Istimewa)
Suasana gelaran webinar terkait penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia yang digagas oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri. (Foto: Istimewa)

INDONESIATIMES - Konflik pertanahan atau konflik agraria hingga sampai saat ini masih kerap kali terjadi di Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun akhirnya melakukan gelaran webinar bersama beberapa instansi terkait untuk mencari solusi untuk penanganan konflik agraria di Indonesia. 

Beberapa pihak yang menjadi narasumber dalam webinar yang bertajuk "Kajian Konflik Pertanahan di Indonesia" yakni Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA; Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Hari Nur Cahaya Murni; Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR/BPN, Daniel Addityajaya; Pelaksana Harian Sekda Provinsi Riau, Masrul Kasmi; Peneliti FORCI Development IPB, Amir Mahmud; serta narasumber kunci Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni. 

Baca Juga : Tak Masuk Hitungan PPKM Jilid II, Pemkab Malang Tetap Lakukan Persiapan

Sebelum memberikan kajian solusi terkait konflik agraria, Agus Fatoni terlebih dahulu membeberkan sejumlah data yang dihimpun dari Kementerian ATR/BPN dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 

"Data Kementerian ATR/BPN, mencatat sampai dengan Oktober 2020, kasus sengketa konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan, mencapai 9000 kasus. Sedangkan menurut data KPA terjadi 241 kasus konflik pertanahan di 359 kampung/desa, yang melibatkan 135.337 KK di lahan seluas 624.272,111 hektare," jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima oleh media online ini, Sabtu (23/1/2021). 

Lanjutnya, bahwa berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) pada tahun 2020-2024 konflik dan perkara pertanahan yang tertangani baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus. 

"Konflik pertanahan sebenarnya merupakan masalah klasik yang hampir terjadi di semua daerah seluruh Indonesia," tuturnya. 

Fatoni mengungkapkan,  terdapat beberapa hal yang dituju dalam gelaran diskusi webinar kali ini yakni mencermati kembali penyebab terjadinya konflik pertanahan, bertujuan untuk menganalisis apa saja peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, serta Kemendagri juga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menyelesaikan konflik pertanahan. 

"Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan konflik pertanahan dan mencari solusi penyelesaiannya," ujarnya. 

Dari pihak Kemendagri disampaikan Fatoni bahwa sudah beberapa hal yang telah dilakukan untuk memfasilitasi penanganan konflik yang terjadi di Indonesia. 

"Misalnya sejak tahun 2017 hingga semester II tahun 2018, Kemendagri telah memfasilitasi konflik pertanahan sebanyak 487 kasus yang tersebar di Indonesia," terangnya. 

Lebih lanjut Fatoni juga menuturkan bahwa dalam hal reformasi agraria, Kemendagri memiliki peran di dua agenda prioritas nasional, seperti program sertifikat tanah gratis yang dimulai sejak tahun 2017 dan program penyelesaian tanah dalam kawasan hutan.  terdapat dua peran yang dimiliki oleh Kemendagri 

Baca Juga : Hasil Penetapan Bupati Terpilih Akan Diserahkan ke DPRD Sumenep

"Kemendagri secara konsisten melalui berbagai komponen yang ada terus mendukung penyelesaian konflik di bidang pertanahan," katanya. 

Dalam acara webinar tersebut, Fatoni juga mengajak berbagai instansi dari tingkat pisat hingga daerah untuk berkoordinasi bersama dalam penyelesaian konflik agraria. 

"Pelaksanaan kajian konflik pertanahan yang dimulai hari ini perlu mendapat perhatian serius guna memperoleh solusi terbaik untuk meminimalisir dan melakukan pencegahan serta menyelesaikan konflik pertanahan secara optimal," terangnya. 

Sementara itu, dalam acara yang sama Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR/BPN Daniel Addityajaya menjelaskan beberapa hal penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria.

"Pertama kita harus membuat regulasi yang implementatif terhadap isu lapangan yang melibatkan non government organization dalam penyusunannya, seperti peraturan pemerintah tentang redistribusi tanah dan penyelesaian konflik lintas sektor dengan instrumen geraknya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria," jelasnya. 

Selain itu, yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik agraria yakni dengan membuat timeline per kuartal untuk kasus konflik dan lokasi redistribusi berdasarkan indikator prioritas kesulitan dan executability (dapat dieksekusi). 

"Kita juga harus menentukan timeline eksekusi di lapangan, khususnya lokasi prioritas pelaksanaan reforma agraria dan perubahan kebijakan yang tentu disertai dengan pelaporan periodik per kuartal. Untuk saat ini kita telah menargetkan 50 persen konflik untuk diselesaikan pada tahun 2021," tandasnya.

Topik
Kemendagri RI Balitbang Kemendagri konflik agraria

Berita Lainnya