Wakil Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief saat diwawancarai wartawan usai menggelar pertemuan dengan pejabat dan ASN (Foto: Monas/JatimTIMES).
Wakil Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief saat diwawancarai wartawan usai menggelar pertemuan dengan pejabat dan ASN (Foto: Monas/JatimTIMES).

Kegaduhan di Pemerintahan Kabupaten Jember, terutama pasca diterbitkannya Plt Sekda dan Plt beberapa OPD dan camat di Jember menjadi keprihatinan berbagai pihak. Insiden yang memanas selama beberapa minggu terakhir itu bahkan membuat Bupati Jember, dr. Faida MMR harus dipanggil Inspektorat Jawa Timur dan Kemendagri untuk dilakukan pemeriksaan.

Wakil Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arif menjelaskan, pada hari ini, Selasa 12/1/2021) Bupati Jember tengah berada di Kemendagri untuk menjalani sejumlah pemeriksaan. Sehingga, dia berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan dan tidak terlalu terpengaruh.

Baca Juga : Tekan Penyebaran Covid, Pemkab Trenggalek Juga Berlakukan Pembatasan Aktivitas Masyarakat

“Iya hari ini Bupati Jember sedang di Kemendagri untuk menjalani pemeriksaan, kita tunggu saja hasilnya, Insya Allah dalam satu dua hari ini akan keluar hasilnya,” katanya.

Dia menjelaskan, kegaduhan yang terjadi di dalam tubuh Pemkab Jember tersebut sepenuhnya hanya bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Karena persoalan di Jember sudah sangat memprihatinkan, dan bisa melumpuhkan pelayanan jika tidak segera diatasi.

“Yang jelas, kegaduhan di Pemkab Jember ini, hanya pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang bisa menyelesaikan,” terangnya.

Lebih jauh dia menyampaikan, kondisi Pemerintah Jember saat ini memang nyaris lumpuh. Hal itu tidak lepas dari adanya tumpang tindih jabatan. Sehingga dia berharap agar jabatan yang rangkap bisa duduk bersama dan menyelesaikan persoalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Dia menilai, kegaduhan yang terjadi saat ini seharusnya hanya menjadi persoalan ditingkat internal pemerintah. Namun sayangnya, saat ini kondisi tersebut sudah terlanjur menjadi konsumsi masyarakat. Bahkan masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui apa itu KSOTK, saat ini ikut membicarakan.

“Seperti yang ikut aksi demo beberapa waktu yang lalu, mereka tidak semua mengetahui soal KSOTK, tapi dengan semakin gaduhnya persoalan ini, akhirnya mereka banyak membicarakan dan bertanya ke kami. Dari ratusan sms dan chating whatsapp yang masuk ke kami, tidak ada yang memberi kabar sejuk, semua menanyakan kondisi pemerintah kabupaten Jember,” beber Wabup.

Baca Juga : Wabup Irwan Resmikan Jembatan Pantekosta

Sementara itu, Sekda Pemkab Jember versi KSOTK 2016, Ir. Mirfano yang mendampingi wakil Bupati, pada kesempatan tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jember. Pihaknya menjamin, apapun kegaduhan yang terjadi di Pemkab Jember, tidak akan mengganggu layanan kepada masyarakat.

“Insya Allah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasanya, meskipun ada kegaduhan seperti saat ini," terangnya.

Dia pun menjamin dalam waktu dekat sudah permasalahan yang timbul bisa teratasi. Sehingga dia berpesan kepada seluruh ASN terutama yang masih muda-muda untuk tidak larut dalam konflik tersebut. Karena masa depan dan karir mereka masih terbuka luas.

"Kalau saya dua tahun lagi sudah memasuki pensiun, apapun yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap karir,” pungkas Mirfano.