6 Pertimbangan Pemerintah Larang Kegiatan dan Pembubaran FPI | Nganjuk TIMES

6 Pertimbangan Pemerintah Larang Kegiatan dan Pembubaran FPI

Dec 30, 2020 15:06
FPI (Foto: Warta Ekonomi)
FPI (Foto: Warta Ekonomi)

Pemerintah kini telah resmi melarang segala aktivitas sekaligus membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI).  

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers yang digelar Rabu (30/12/2020).  

Baca Juga : Pemkab Malang Sebut Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diproses Secara Hukum

Perlu diketahui, keputusan ini pun telah diteken oleh enam menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Polri, dan Jaksa Agung.  

Lantas apa saja pertimbangan pemerintah untuk memutuskan pemburan FPI? 

Berikut enam poinnya dilansir melalui Tempo.  

A. Untuk menjaga konsensus negara yaitu Pancasila dan UUD 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.  

B. Isi Anggaran Dasar FPI bertentangan tentang UU Ormas.

C. Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyebut masa berlaku FPI sampai 20 Juni 2019. FPI tidak memperpanjang surat keputusan tersebut.

D. Kegiatan ormas tidak boleh bertentangan Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan.

E. 35 Orang terlibat tindak pidana terorisme, 29 orang di antaranya dijatuhi pidana. 206 orang terlibat tindak pidana umum, 100 di antaranya dijatuhi pidana.

F. Anggota atau pengurus FPI kerap sweeping padahal hal tersebut tugas aparat penegak hukum.

Baca Juga : Pembatasan Sosial Berskala Mikro, Pemkab Malang Batasi Jam Operasional Pelaku Usaha

 

Di sisi lain, jubir Presiden Fadjroel Rachman juga mengunggah video konferensi pers pembubaran FPI serta halaman keputusan yang sudah diteken oleh enam menteri.  

"#FPIOrmasTerlarang Pemerintah Menyatakan FPI secara de jure telah bubar sebagai Ormas dan melarang semua kegiatannya di Wilayah hukum NKRI. Semua pelanggaran akan berhadapan langsunv dengan aparat penegak hukum ~ Kementerian @polhukamri #JubirPresidenRI @jubir_presidenri #FPIOrmasTerlarang," tulis keterangan dalam video unggahan Fadjroel Rachman.

"Pemerintah Menyatakan FPI secara de jure telah bubar sebagai Ormas dan melarang semua kegiatannya di Wilayah hukum NKRI. Semua pelanggaran akan berhadapan langsunv dengan aparat penegak hukum ~ Kementerian @polhukamri #JubirPresidenRI @jubir_presidenri #FPIOrmasTerlarang."

Sementara terkait keputusan pemerintah tersebut, hingga berita ini diturunkan pihak FPI masih belum angkat bicara. 

Seperti diketahui, Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab pun saat ini tengah menjalani hukuman terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan

Rizieq diketahui mendekam di rutan narkoba Polda Metro Jaya sejak 13 Desember 2020.

Topik
Front Pembela Islam alasan pembubaran fpi

Berita Lainnya