Diminta Provinsi Ajukan PSBB Bersama-Sama, Wali Kota Malang Minta Bantuan Bakorwil | Nganjuk TIMES

Diminta Provinsi Ajukan PSBB Bersama-Sama, Wali Kota Malang Minta Bantuan Bakorwil

Apr 16, 2020 18:45
Wali Kota Malang Sutiaji (kiri) didampingi Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (kanan) (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (kiri) didampingi Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko (kanan) (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengharapkan agar pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diajukan Pemerintah Kota Malang dapat dilakukan bersama dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sebab,  ketika Malang Raya sama-sama menerapkan PSBB, maka hal itu dinilai akan jauh lebih efektif.

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebelumnya telah merespons surat pengajuan PSBB Kota Malang yang dilakukan melalui ProvinsiJatim. Saat itu, semua indikator yang diajukan dinilai sangat kuat. Namun akan jauh lebih efektif jika dilaksanakan bersamaan oleh pemerintah se-Malang Raya.

"Berkas masih ditahan provinsi sebelum Kabupaten Malang dan Kota Batu turut mengajukan," kata Sutiaji, Kamis (16/4/2020).

Dia pun berharap, Bakorwil dapat memfasilitasi tiga kepala daerah di Malang Raya agar Malang Raya bisa satu pemikiran dalam melaksanakan PSBB. Sehingga, pengajuan berkas PSBB bisa segera disampaikan ke Kementerian Kesehatan.

"Saya minta agar difasilitasi Bakorwil agar tiga daerah bisa satu seperti sebelumnya," ucap Sutiaji.

Sutiaji menegaskan, segala persiapan pengajuan PSBB telah disiapkan Pemkot Malang. Termasuk peraturan wali kota Malang yang berkaitan dengan PSBB. Semua mengacu pada tata tertib dan aktivitas selama masa PSBB.

Sutiaji juga menegaskan  bahwa PSBB tak sama dengan lockdown. Soalnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dijelaskan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya akan tetap berjalan. Namun memang harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. 

Protokol itu, misalnya, perusahaan dan kantor swasta tetap diperbolehkan beroperasi dengan jumlah minimum karyawan dalam upaya pencegahan covid-19. Hal itu juga berkaitan dengan perusahaan logistik dan transportasi serta beberapa unsur lain, termasuk aktivitas bekerja di lingkungan pemerintahan.

 

Topik
Malang Berita Malang Berita Hari Ini covid19 di malang update covid di malang Ajukan PSBB Bersama Sama Minta Bantuan Bakorwil Wali Kota Malang Sutiaji

Berita Lainnya