Pihak Yayasan dan Rektorat Unisma Tak Mau Gegabah Penuhi Tuntutan Mahasiswa | Nganjuk TIMES

Pihak Yayasan dan Rektorat Unisma Tak Mau Gegabah Penuhi Tuntutan Mahasiswa

Mar 16, 2020 20:49
Suasana aksi mahasiswa Unisma di halaman gedung Yayasan Unisma. (Foto: Ima/MalangTIMES)
Suasana aksi mahasiswa Unisma di halaman gedung Yayasan Unisma. (Foto: Ima/MalangTIMES)

Aksi mahasiswa Universitas Islam Malang (Unisma) kembali ricuh Senin (16/3/2020). Suasana halaman Gedung Yayasan Unisma panas oleh orasi mahasiswa dan pembakaran ban. Asap hitam mengepul tinggi, setinggi emosi mahasiswa dan pegawai Unisma yang sempat terlibat adu mulut.

Para mahasiswa mengaku, aksi lanjutan ini dipicu karena tuntutan mahasiswa pada aksi pertama tidak dihiraukan oleh pihak kampus.

Wakil Rektor 3 Unisma Dr Ir H Badat Muwakhid MP menyampaikan, pihak Rektorat bersama yayasan akan memenuhi tuntutan sesuai dengan prosedur. Prosedur itulah yang membutuhkan waktu.

"Kita akan memenuhi tuntutan itu sesuai dengan prosedur. Prosedur itu yang sampai hari ini belum selesai. Memang terlalu singkat waktunya kalau seminggu," ucap dia.

Seperti yang diberitakan MalangTIMES sebelumnya, mahasiswa meminta agar salah satu dosen diberhentikan karena dianggap melakukan diskriminasi dan korupsi.

"Untuk memberhentikan orang itu kan mesti ada tahapannya. Pihak yayasan itu menapaki tahapan-tahapan itu," terang dia.

Nah, belum selesainya tahapan ini kata Badat juga sudah disampaikan kepada korlap. "Tapi belum cocok (dianggap belum sesuai). Masih perlu aksi ini. Barangkali begitu," imbuhnya.

Badat menegaskan, Unisma merupakan lembaga otonom. Maka dari itu, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

"Kita ini di sini punya peraturan tentang kepegawaian. Itu yang ditelaah. Yang nelaah ada bagian sendiri. Ada tim yang bekerja. Ini juga bekerja, bukan enggak bekerja," tegasnya.

Nah, penelaahan tersebut masih perlu pertimbangan banyak pihak, tak terkecuali senat fakultas. Tahapan di fakultas tersebut masih belum selesai. Maka dari itulah, tuntutan mahasiswa masih belum bisa dijawab.

Badat pun mengaku sudah mengajak mahasiswa untuk berdialog alih-alih menggelar aksi yang mengandung kericuhan. Dia menyampaikan hal tersebut kepada korlap.

"Ini tadi kan saya ajak untuk dialog. Kalau bisa nggak usah aksi segala macam. Gak usah. Ayolah dengan anak dengan bapak diskusi saja seperti kemarin itu. Tapi mereka belum mau," ungkap dia.

Badat berpendapat, kaum intelektual sebetulnya tidak perlu mengadakan aksi yang mengarah ke anarki seperti itu.

"Ini sebetulnya kan kita di kampus, sama-sama intelektual, jadi kan nggak perlulah begitu begitu itu. Mestinya di kampus gitu. Kecuali kalau kami hilang. Sedangkan kami menunggui di sini, kami mengajak diskusi," paparnya.

Menanggapi adanya adu mulut antara mahasiswa dan pegawai kampus, Badat menyatakan bahwa itu semata-mata kekhawatiran akan rusaknya aset.

"Warga kami yang bantah itu bukan pimpinan. Hanya mengkhawatirkan saja aset kita ini bahaya. Sebetulnya hanya mengonfirmasi, 'Kalau ada bahaya kamu yang tanggung jawab' yang katanya mengancam tadi itu," bebernya.

Dirinya menegaskan, yayasan dan universitas akan memberi putusan sesuai dengan porsi.

"Tentu kan pimpinan yayasan maupun universitas tidak mungkin didikte orang, sesuai dengan yang terjadi. Kan itu ada timnya, disesuaikan dengan peraturan yang ada di sini. Kalau nggak begitu kan bumerang bagi pimpinan. Kan yang bersangkutan kan orang juga," katanya.

Karena itulah, pihaknya masih belum bisa memutuskan apa-apa dan menjawab tuntutan-tuntutan mahasiswa. Sebab secara hukum, ada proses yang harus dilakukan.

"Karena pranata hukumnya belum jalan. Kan nggak mungkin gegabah begitu. Dan ini sudah dikomunikasikan melalui korlap," tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum menggelar aksi dengan 3 tuntutan.

Pertama, menyikapi etik dosen dan perilaku yang menyimpang sebagai seorang pendidik, yang semena-mena dalam proses belajar mengajar.

Kedua, menuntut transparansi Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan terkait Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) Angkatan 2019 yang sampai sekarang belum ada kejelasan.

Ketiga, meminta pertanggungjawaban Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan atas praktik yang dilakukan dengan dana beasiswa PPA yang diberikan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma periode 2019.

Topik
Malang Berita Malang Pihak Yayasan dan Rektorat Unisma Tak Mau Gegabah Penuhi Tuntutan Mahasiswa Aksi mahasiswa Universitas Islam Malang Suasana halaman Gedung Yayasan Unisma

Berita Lainnya