Diperiksa Kejaksaan Terkait Korupsi di YKP, Ini Kata Mantan Wali Kota Bambang DH | Nganjuk TIMES

Diperiksa Kejaksaan Terkait Korupsi di YKP, Ini Kata Mantan Wali Kota Bambang DH

Jun 21, 2019 17:44
Mantan wali kota Bambang DH
Mantan wali kota Bambang DH

Dugaan kasus korupsi di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) terus berkembang. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berencana memanggil mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH. Bambang adalah wali kota dua periode sebelum Tri Rismaharini.

Sebelumnya dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa pejabat eksekutif dan legislatif di Kota Surabaya. Yakni, Wali Kota Risma dan Ketua DPRD Surabaya Armuji.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan ada 14 pertanyaan yang ditujukan kepada Risma dan Armuji. "Tapi ada beberapa pertanyaan yang pokoknya ada sebelas," ujarnya.

Menurut dia dalam hal ini Armuji dianggap tahu lebih banyak. Karena selaku saksi sejarah secara langsung. "Panitia khusus hak angket lebih panjang. Kalau Bu Risma kan jabatannya saja. Pokoknya saja," bebernya.

Untuk Risma sendiri Kejati meminta dokumen. Antara lain surat menyurat yang sudah pernah dikirim Pemkot Surabaya ke YKP. "Termasuk surat jawaban dari YKP," tuturnya.

Dalam kasus ini Kejati memastikan bakal memintai keterangan banyak saksi lagi. "Ada banyak, tidak hafal saya. Termasuk mantan wali kota Bambang DH pekan depan beserta pengurus lain," tegasnya.

Keterangan dari mantan wali kota dibutuhkan penyidik karena juga dianggap tahu. "Sebagai saksi untuk perkuat pembuktian kita. Bambang DH saat menjabat wali kota pertama," kata Didik.

Dalam kasus ini Farkhan menjelaskan sudah ada tersangka. Tersangka tersebut sudah dicekal untuk berpergian ke luar negeri serta rekeningnya diblokir. "Sudah kita amankan," lanjut Farkhan kembali.

Terpisah SurabayaTIMES kemudian coba melakukan konfirmasi ke Bambang DH. Sayangnya Bambang DH masih memilih untuk enggan diwawancarai saat ini. Ditanya soal apakah sudah ada surat pemanggilan Bambang DH menjawab singkat. "Belum tahu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya sejak beberapa pekan lalu Kejati mengusut dugaan penyalahgunaan aset oleh PT Yekape, perusahaan bikinan YKP, yayasan bentukan Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 1951. Mulanya, YKP dimodali 3.080 persil tanah negara atau eigendom verponding untuk dikelola. Sebagian banyak lahan itu dijadikan perumahan untuk warga.

Sejak awal dibentuk, Ketua YKP dijabat oleh wali kota. Terakhir Ketua YKP ialah Wali Kota Sunarto 1999 sampai 2000. Dia mengundurkan diri karena terbentur Undang-undang Otonomi Daerah yang menjelaskan bahwa kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan. Posisi Ketua YKP diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya kala itu, Yasin.

Namun, tiba-tiba pada 2002 Sunarto menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua YKP beserta sembilan pengurus lainnya. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yayasan juga diubah seakan terpisah dari Pemkot Surabaya. Belakangan, YKP malah mendirikan PT Yekape yang mengurus usaha perumahan.

Sejak awal berdiri, YKP setor pendapatan ke kas pemkot. Namun, sejak 2007, tidak ada lagi pemasukan dari YKP ke kas Pemkot Surabaya. 
Dari data yang sudah disita dari hasil penggeledahan Yekape menguasai 3.080 persil bidang tanah dengan nilai triliunan rupiah.

Topik
surabaya Berita Surabaya Korupsi Yayasan Kas Pembangunan PT Yekape

Berita Lainnya