Usai Divonis Penjara, Nasib Jarot Tunggu Rekomendasi Pusat  | Nganjuk TIMES

Usai Divonis Penjara, Nasib Jarot Tunggu Rekomendasi Pusat

Apr 04, 2018 20:25
Jarot Edy Sulistiono saat menghadiri sidang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. (Foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)
Jarot Edy Sulistiono saat menghadiri sidang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. (Foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tak ingin gegabah menanggapi putusan hakim atas salah satu penggawanya.

Seperti diberitakan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (non-aktif) Jarot Edy Sulistyono divonis bersalah melakukan tindak pidana rasuah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. 

Jarot yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang divonis bersalah karena memberikan suap kepada mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono sebesar Rp 700 juta.

Uang itu digunakan untuk memuluskan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2015. Dia dikenai hukuman penjara dua tahun delapan bulan dan denda sebesar Rp 100 juta. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengungkapkan pihaknya belum mendapat salinan putusan resmi atas anak buahnya itu. Meski demikian, Wasto menegaskan bahwa Pemkot Malang tidak bisa gegabah untuk memberikan sanksi.

"Masih belum (tahu sanksinya). Kami koordinasi dan konsultasi dulu untuk menentukan langkah yang akan diambil," ujarnya saat ditemui di sela kegiatan kedinasan di Hotel Atria. 

Menurut Wasto, pihaknya akan mengajukan pertimbangan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam waktu dekat. "Harus menunggu dari provinsi atau pusat. Apalagi ini menyangkut nasib seseorang ya," tuturnya. 

Selama proses hukum berjalan, lanjut Wasto, status Jarot masih menjadi aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Malang. Hanya saja, dia dinon-aktifkan dari jabatan yang diampu.

"Saat ini ada perhentian sementara dari jabatan. Tapi tetap masih ASN. Juga masih dapat 50 persen dari hak keuangannya setiap bulan," papar Wasto.

Terkait mekanisme pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN), telah diatur di UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Dalam aturan itu tercantum bahwa ASN atau PNS diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. 

Lebih jelasnya, ASN terkait dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Akan tetapi, proses hukum Jarot masih mungkin bakal berlanjut. Sebab baik pihak Jarot maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih berpikir untuk memutuskan langkah banding atas putusan hakim. 

Topik
Berita Malang sidang kasus korupsi Korupsi

Berita Lainnya