Pembebasan Tanah di Bangkalan Ada Nuansa Korupsi | Nganjuk TIMES

Pembebasan Tanah di Bangkalan Ada Nuansa Korupsi

Apr 14, 2016 18:47
Ilustrasi (Foto: googleimage)
Ilustrasi (Foto: googleimage)

Penyerahan dana untuk pembebasan lahan seluas 20,5 hektar di Bangkalan sisi Suramadu dikecam anggota DPRD Jatim asal Madura, karena diduga ada nuansa korupsi. Dimana harga tanah yang dibeli Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) terlalu mahal,sehingga rawan menimbulkan kerugian Negara.

Anggota DPRD Jatim, M. Mahoed mempertanyakan alasan pembelian tanah dengan harga terlalu tinggi diatas NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak), meskipun untuk kepentingan Negara. Mahoed menceritakan, BPWS menggelontorkan dana Rp 167 miliar untuk membeli lahan seluas 20,5 hektar. Jika dikalkulasikan, maka harganya Rp 81,4 ribu per meter persegi.

“Padahal harga tanah di daerah kaki Suramadu sisi Madura itu antara per meter cuma Rp2.500 sampai yang paling mahal Rp15.000, NJOP nya cuma segitu,” ungkap Mahoed yang asli Bangkalan ini, ketika dikonfirmasi, Kamis (14/4/2016).

Politisi asal PDIP itu meragukan penentuan harga yang jumlahnya mencapai Rp 81 ribu lebih per meter persegi, karena naik sampai 5 kali lipat lebih seandainya menggunakan appraisal harga termahal Rp 15 ribu per meter persegi.

“Itu pertimbangannya apa, kok menggunakan uang negara untuk membeli lahan dengan harga menjadi sebesar itu,” tanya Mahoed yang juga anggota Komisi C (Keuangan dan Aset) DPRD Jatim ini.

Mahoed kuatir, tindakan membeli harga tanah yang terlalu jauh dari NJOP akan menjadi masalah di kemudian hari. Seperti contoh kasus pembebasan lahan Rumah Sakit Sumber Waras di DKI Jakarta yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan sudah merugikan Negara hingga 100 miliar lebih.

“Penilaiannya BPWS itu pakai system apa? Soalnya harganya sangat mahal. Sedangkan NJOP disana sangat kecil. Kalaupun dinaikkan ya tidak fantastis begitu, ini pasti akan menjadi masalah nanti,” pungkasnya.

Mahoed menambahkan, proses penyerahan uang dari BPWS untuk pembelian 20,5 hektar tanah di Bangkalan itu sudah dilakukan di Kanwil Bank Mandiri Jawa Timur, di Surabaya, dua hari lalu (12/4).

Sebanyak 32 orang pemilik lahan serta Asisten II Pemkab Bangkalan, Plt Kepala BPWS Herman Hidayat hadir dalam kesempatan itu. “Saya cuma mengingatkan saja, keputusan ada di tangan mereka sebagai pengguna anggaran,” pungkas Mahoed yang juga aktivis PMII ini.

Terpisah, Humas BPWS Faisal Yasir Arifin menegaskan bahwa sistem pembelian lahan di sisi Madura Suramadu itu bukan menggunakan permeter persegi, melainkan perbidang. Bahkan jika di atas lahan tersebut terdapat bangunan maupun tanaman juga mendapatkan ganti rugi.

Mantan wartawan media cetak itu mengaku, pembebasan lahan 20,5 hektar itu sudah melalui appraisal independen dan transparan, serta sesuai aturan yang ada. Bahkan BPK juga sudah memeriksa dan menyatakan tidak ada pelanggaran. Kalau masih ada pihak yang menduga terjadi pelanggaran, ya silahkan dilaporkan saja," pungkas Choi sapaan akrab Faisal Yasir Arifin. (*)

Topik
Pembebasan Tanah Korupsi DPRD Jatim

Berita Lainnya