Ini Materi Gugatan Pra Peradilan Korupsi Islamic Centre | Nganjuk TIMES

Ini Materi Gugatan Pra Peradilan Korupsi Islamic Centre

Mar 15, 2016 19:27
Ilustrasi pra peradilan (Foto: kompas)
Ilustrasi pra peradilan (Foto: kompas)

Abdul Hamid selaku penasihat hukum (PH) tersangka dugaan korupsi pembangunan Gedung Islamic Centre (GIC) Johan Wahyudi, mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo, Selasa (15/3/2016).

"Hari ini masih satu yang mengajukan. Besok (Rabu/3/2016) dua tersangka lain pra peradilan juga," kata Abdul Hamid kepada ProbolinggoTIMES, saat ditemui di PN Probolinggo.

Dua tersangka yang dimaksud, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Purnomo, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dini Santi Ikawati. Keduanya merupakan pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota setempat.

Berikut materi gugatan pra peradilan yang diajukan.

Pertama, penyidikan cacat hukum dan tidak sah karena tanpa didahului laporan atau aduan sebagaimana ketentuan pasal 108 ayat 4, 5 dan 6 serta pasal 112 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (Kuhap).

Kedua, penatapan tersangka cacat hukum dan tidak sah karena belum ada dua bukti permulaan yang cukup. Keterangan Johan tidak bisa menjadi alat bukti karena belum berstatus terdakwa. Begitu pula dengan keterangan ahli, selama belum di sampaikan di persidangan.

Selain itu, perhitungan kerugian negara semestinya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara penyidik, menggunakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ketiga, karena penyidikan dan penetapan tersangka dinilai cacat hukum, maka langkah penyidik menahan Johan Wahyudi juga cacat.(*)

Topik
Korupsi Gedung Islamic Centre PN Probolinggo

Berita Lainnya