Puguh DPRD Jatim Serukan Aktualisasi Makna Guru Digugu lan Ditiru

JATIMTIMES - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas menyerukan aktualisasi makna guru digugu lan ditiru. Puguh menekankan bahwa meski tantangan semakin kompleks, nilai dasar keguruan tidak boleh pudar.

Hal ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional, 25 November 2025. “Dalam kaidah Jawa, guru itu digugu lan ditiru. Ucapan guru menjadi petuah, perilakunya menjadi teladan. Justru di era krisis keteladanan seperti sekarang, filosofi ini sangat relevan,” tegasnya.

Baca Juga : Pemkot Batu Raih Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dari Pemprov Jatim

Menurut Puguh, guru adalah pilar moral masyarakat. Ketika guru mampu memperkuat nilai tersebut, dampaknya akan terasa pada masa depan anak-anak.

“Jika guru di Jawa Timur bisa mengaktualisasikan makna digugu lan ditiru, itu akan memberi dampak signifikan bagi keberlangsungan generasi kita dalam meraih masa depan yang gemilang,” tandasnya.

Karena itu, pada momentum Hari Guru ini, Puguh mengajak para pendidik di Jawa Timur untuk tidak hanya menjadi penyampai ilmu, tetapi juga penjaga moral, pembimbing karakter, dan teladan yang hidup bagi seluruh anak didik.

Lebih lanjut, Puguh menilai bahwa guru hari ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding era sebelumnya, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan karakter generasi Z dan Alfa, hingga fenomena budaya digital yang membentuk pola pikir siswa.

Puguh menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan penetrasi budaya global membuat pola perilaku peserta didik jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya. “Tantangan hari ini nyata di hadapan para tenaga pendidik. Anak-anak generasi Z dan Alfa tumbuh dalam lingkungan digital yang permisif. Ini membutuhkan respon baru dari para guru,” katanya.

Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jatim itu menekankan, momentum Hari Guru harus menjadi refleksi bagi pendidik di Jawa Timur untuk terus meningkatkan kapasitasnya. “Guru harus merespons perubahan zaman dengan upscaling kompetensi. Ini juga menjadi langkah penting untuk mengurangi disparitas kualitas pendidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas guru tidak bisa hanya bertumpu pada kemauan individu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Puguh, wajib hadir memberikan fasilitas yang memudahkan guru untuk berkembang.

Baca Juga : Kecamatan Tematik jadi Strategi Baru Pembangunan Daerah, Bupati Situbondo Tegaskan Penguatan Peran Camat

“Pemprov Jatim sudah dan harus terus menyediakan infrastruktur pendidikan yang bisa diakses para guru, laboratorium, perangkat digital, hingga platform pembelajaran. Guru harus bisa memberikan materi yang up to date, setara dengan informasi yang diterima siswa lewat internet,” jelasnya.

Puguh juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai paradoks dalam teaching, yaitu kondisi ketika guru ingin menerapkan disiplin, karakter, dan moralitas kepada siswa, namun terbentur regulasi yang sering diasosiasikan dengan isu hak asasi manusia.

Ini berimbas pada melemahnya fungsi sekolah sebagai ruang pembentukan karakter dan tumbuhnya generasi muda yang kurang memiliki rujukan keteladanan.

“Ketika guru mencoba menegakkan ketegasan dan moralitas, sering kali muncul kendala regulatif. Akhirnya guru memilih fokus pada penyampaian materi saja, sementara pembentukan karakter tidak optimal,” jelasnya.