Dukung Sekolah Gratis Putusan MK, Puguh DPRD Jatim Ingatkan Kesejahteraan Guru

JATIMTIMES – Rencana diakomodasinya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembebasan biaya pendidikan jenjang SD hingga SMP sederajat dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 mendapat respons positif dari Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Puguh Wiji Pamungkas.

Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah progresif negara untuk menjamin hak dasar anak bangsa. Namun, ia mewanti-wanti agar program sekolah gratis ini tetap dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan para guru.

Baca Juga : Soroti Politik Uang dan Hoaks, Lilik DPRD Jatim Serukan Penguatan Literasi Politik

Puguh mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR RI yang mulai mengintegrasikan putusan hukum tersebut ke dalam skema anggaran jangka panjang. Baginya, pembebasan biaya adalah instrumen mutlak demi memutus mata rantai anak putus sekolah di Indonesia, sekaligus investasi besar bagi masa depan.

“Saya pikir apa yang sedang diinisiasi DPR RI melalui tindak lanjut putusan MK ini merupakan langkah progresif yang patut kita apresiasi. Pendidikan gratis adalah wujud komitmen negara untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas,” ujar Puguh Wiji Pamungkas saat dikonfirmasi, Minggu (5/7/2026).

Legislator yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini menggarisbawahi bahwa persoalan krusial pendidikan nasional saat ini masih berkutat pada disparitas kualitas yang lebar. Kesenjangan tersebut sangat terasa antara sekolah negeri dan swasta, serta antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok.

Oleh karena itu, ia mendesak agar implementasi pembebasan biaya ini nantinya diterapkan secara adil tanpa memandang status kelembagaan sekolah, baik sekolah umum maupun madrasah (MI-MTs).

“Kalau pendidikan benar-benar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, ini akan menjadi salah satu bentuk komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan kualitas yang selama ini masih terjadi,” urainya lugas.

Lebih lanjut, Puguh menyoroti pentingnya tata kelola alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN agar tepat sasaran. Menurutnya, keberhasilan program ambisius ini bergantung pada keberanian pemerintah untuk melakukan refokus anggaran secara matang agar program berjalan berkelanjutan tanpa membebani sektor pembangunan lain.

Ia menegaskan, esensi sekolah gratis harus mencakup penyediaan fasilitas penunjang seperti buku teks, ruang kelas yang layak, hingga jaminan hidup para pendidik yang selama ini sering terabaikan, terutama guru honorer.

Baca Juga : Bantu Perekonomian Warga Terdampak Pembangunan Jembatan, Lurah Kaliombo Inisiasi Gelar Bazar UMKM 

“Mandatory spending pendidikan seharusnya fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah tidak perlu bayar, buku-buku disediakan, fasilitas belajar dipenuhi, dan guru-guru juga harus mendapatkan kesejahteraan yang layak. Guru adalah ujung tombak mencetak SDM unggul,” tegasnya.

Pihaknya berharap cetak biru (blueprint) pembiayaan ini segera dimatangkan oleh pemerintah pusat agar saat memasuki tahun anggaran 2027, pelaksanaannya di tingkat daerah dapat berjalan mulus tanpa kendala teknis.

“Ini membutuhkan arah kebijakan anggaran yang tepat. Pemerintah harus mampu menata prioritas belanja sehingga program sekolah gratis bisa terlaksana dengan baik tanpa mengorbankan kebutuhan sektor lain,” pungkasnya.