Wali Kota Mas Ibin Dorong UMKM Kota Blitar Naik Kelas Lewat Program SALEHA

JATIMTIMES – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Blitar semakin sadar akan pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing. Penegasan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Sadar Legalitas Berusaha (SALEHA) di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar, Rabu (24/6/2026).

Program SALEHA merupakan program unggulan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan melalui layanan jemput bola perizinan bagi pelaku usaha. Di Kota Blitar, program tersebut diselenggarakan berkolaborasi dengan DPMPTSP Kota Blitar untuk mempermudah pelaku UMKM mengakses layanan legalitas usaha sekaligus memperoleh edukasi mengenai perizinan berusaha.

Baca Juga : Viral Pernyataan DJP soal Seller E-Commerce Bermodal Kuota dan Gawai

Dalam sambutannya, Mas Ibin menegaskan bahwa pelaksanaan SALEHA merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan pelayanan perizinan semakin mudah, cepat, dan menjangkau masyarakat. Paradigma pelayanan pemerintah juga harus berubah, bukan lagi menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendekat melalui layanan jemput bola," kata Mas Ibin.

Ia mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menghadirkan layanan bergerak di Kota Blitar. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelayanan sekaligus memangkas hambatan yang selama ini dihadapi pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

"Atas nama Pemerintah Kota Blitar, saya menyampaikan terima kasih kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Sinergi ini memudahkan masyarakat dan pelaku usaha mengakses layanan perizinan secara cepat, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Mas Ibin menjelaskan, nama SALEHA atau Sadar Legalitas Berusaha bukan sekadar slogan, melainkan ajakan agar pelaku usaha memahami pentingnya legalitas sebagai modal utama mengembangkan usaha.

"Legalitas usaha adalah fondasi agar usaha bisa tumbuh, naik kelas, dan berdaya saing. Dengan legalitas, peluang memperoleh akses permodalan, mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, hingga menjalin berbagai kemitraan strategis akan semakin terbuka," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha memanfaatkan momentum tersebut untuk berkonsultasi sekaligus mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha yang memiliki legalitas, semakin sehat pula iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar.

"Kalau seluruh pelaku usaha di Kota Blitar sudah sadar dan taat legalitas, ekonomi lokal akan bergerak lebih masif, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat," katanya.

SALEHA Kini Dilengkapi Sertifikasi Halal dan SPPIRT

Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan Sektor Lingkungan Hidup DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Akhmad Irham Fauzi menjelaskan bahwa SALEHA merupakan program unggulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dijalankan sejak 2022 untuk mempercepat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM.

Saat program itu dimulai, kata Irham, masih terdapat hampir 10 juta pelaku UMKM di Jawa Timur yang belum memiliki NIB. Karena itu, DPMPTSP Provinsi Jawa Timur ditugaskan melakukan layanan jemput bola dengan berkeliling ke berbagai kabupaten dan kota.

Baca Juga : The Alana Hotel Malang Luncurkan Legenda Rempah Noesantara, Sajikan All You Can Eat dengan 11 Stasiun Kuliner Nusantara

"Melalui arahan Ibu Gubernur, kami berkolaborasi dengan DPMPTSP kabupaten dan kota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya agar semakin banyak pelaku usaha memiliki NIB sebagai legalitas dasar usahanya," ujar Irham.

Ia menambahkan, seiring meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya NIB, Program SALEHA pada 2026 menghadirkan layanan yang lebih lengkap.

"Tahun ini kami menambahkan dua layanan utama, yaitu edukasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman serta pendampingan perizinan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) bersama Dinas Kesehatan. Dua layanan ini menjadi pembeda SALEHA tahun 2026," katanya.

Irham juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Blitar yang memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sehingga pelayanan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

Selain itu, kegiatan SALEHA tahun ini turut disinergikan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi. Melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), para pelaku usaha juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pendataan ekonomi nasional.

"Kami juga mengajak BPS untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha agar memahami pentingnya Sensus Ekonomi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pengembangan UMKM," ujarnya.

Mas Ibin berharap kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Blitar terus diperkuat sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses masyarakat. Ia juga berpesan kepada seluruh petugas pelayanan agar memberikan layanan yang ramah, solutif, dan tanpa birokrasi yang berbelit.

"Pemerintah harus hadir mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena itu, saya titipkan kepada seluruh petugas agar memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat benar benar merasakan manfaat kehadiran negara," pungkasnya.