Viral Pawai Dukungan MBG Libatkan Siswa, Melanggar Perlindungan Anak? 

JATIMTIMES - Aksi pawai dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan ratusan pelajar SD dan SMP di Kota Batam, Kepulauan Riau, menuai sorotan publik. Kegiatan yang digelar pada Minggu (21/6/2026) itu viral di media sosial karena dinilai melibatkan anak dalam aktivitas yang beririsan dengan kepentingan politik.

Pawai tersebut diinisiasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam dan diikuti pelajar dari berbagai sekolah. Para siswa terlihat membawa poster dukungan terhadap keberlanjutan program MBG sebelum bergerak menuju Kantor DPRD Batam dan Pemkot Batam.

Baca Juga : Perkuat Investasi hingga Tata Estetika Kota, DPRD dan Pemkot Batu Sahkan Tiga Perda Baru

Sejak pagi, peserta sudah berkumpul di sejumlah titik dengan membawa atribut bertuliskan dukungan program. Sebagian siswa juga diangkut menggunakan kendaraan yang telah disiapkan panitia kegiatan.

Keikutsertaan siswa dalam melakukan pawai dukungan MBG itu menuai kritik. Salah satunya dari dosen Universitas Mataram, Ahmad Junaidi. Ia menilai pelibatan anak dalam aksi yang mengandung unsur penyampaian aspirasi kebijakan publik tidak tepat, terlebih jika dikaitkan dengan simbol politik tertentu.

Menurutnya, apa pun bentuk dukungan maupun penolakan terhadap program pemerintah seharusnya tidak melibatkan anak-anak dalam prosesnya.

"Saudaraku, para orang tua, pegawai SPPG, maupun guru yang yakin dan percaya bahwa manfaat MBG lebih banyak daripada kerugian yang ditimbulkan, silakan secara pribadi dengan murninya aspirasi, menyampaikan dukungan terhadap MBG, namun tolong jangan libatkan anak-anak." jelas Junaidi, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Senin (22/6/2026). 

Ia juga menyinggung adanya dugaan keterkaitan dengan simbol politik dan kegiatan serupa kampanye, yang menurutnya berpotensi melanggar aturan perlindungan anak. 

Dalam pernyataannya, ia menilai anak-anak tidak seharusnya dijadikan sarana dalam penyampaian sikap terhadap kebijakan publik.

Gelombang kritik juga bermunculan di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan keputusan sekolah dan dinas pendidikan yang mengikutsertakan pelajar dalam kegiatan tersebut.

Akun @winarkokepan*** menuliskan kritik keras terhadap pihak sekolah dan instansi pendidikan yang dianggap membiarkan siswa terlibat.

"Hei sekolah, Diknas, otak kalian dimana? Itu anak2 lho. Kok bisa2nya kalian biarkan diajak demo. Gk usah ngomong brp undang2 yang kalian langgar, rasa kemanusiaan aja lah.
Bukan cuma diajak ortunya, tapi bahkan dimobilisasi lewat sekolah2, dan diketahui diknas2. Demi apa sih? Setakut itukah dg atasan, meskipun instruksinya melanggar aturan? Atau jangan2 takut dg investor2 dapur itu, karena ada setoran yang hilang? Gila ini, memang bener2 rezim. Biadab kalian"

Sementara akun lain @giephar**** menyoroti keterlibatan anak dalam aksi tersebut.

"Miris! Anak Kecil Dilibatkan ke Dunia Politik. Katanya mau pawai ,ternyata sampai ditempat Demo MBG .Sebenarnya siapa sih yang kelaparan , Hayo ???? STOP MOBILISASI ANAK DALAM AKSI APAPUN" tulis akun tersebut di Threads. 

Sejumlah pihak juga mengaitkan kegiatan tersebut dengan potensi pelanggaran hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak serta aturan pidana lain.

Baca Juga : Munas-Konbes NU 2026: Berkah UMKM dan Denyut Gotong Royong di Ploso Kediri

Di antaranya UU ITE Pasal 28 Ayat (2) terkait penyebaran informasi yang dapat memicu kebencian atau permusuhan. Aksi siswa di Batam itu juga berkaitan dengan KUHP Pasal 160 tentang penghasutan di muka umum serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam regulasi tersebut, pelibatan anak dalam aktivitas berisiko atau bernuansa provokatif dinilai dapat masuk dalam pelanggaran serius apabila terbukti ada unsur pengaruh atau mobilisasi.

Sebelumnya, salah seorang siswi kelas VIII SMP Negeri 20 Batam yang ikut dalam aksi pawai tersebut mengaku kehadirannya di lokasi merupakan instruksi langsung dari pihak sekolah. “Diwajibkan ikut oleh sekolah kegiatan jalan santai atau olahraga, hanya hari ini saja,” kata siswi tersebut, sebagaimana dikutip Media Indonesia, Senin (22/6/2026). 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, membantah tudingan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk mobilisasi pelajar. Ia menyebut pawai digelar sebagai respons atas aspirasi orang tua siswa terkait program MBG.

"Kami menerima keluhan dari orangtua siswa beberapa hari lalu karena MBG dihentikan sementara. Dalam kesempatan ini kami melaksanakan pawai sebagai bentuk dukungan agar tata kelola yang dianggap bermasalah dapat diperbaiki," kata Hendri.

Ia menjelaskan tidak ada instruksi dari pihak luar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Disdik hanya memfasilitasi aspirasi yang muncul dari orang tua dan pihak sekolah.

"Tidak ada instruksi dari pihak lain. Ini dalam rangka menindaklanjuti keluhan orangtua. Hari ini yang ikut sekitar 100 sekolah tingkat SD dan SMP. Ada juga dari pihak SPPG. Tidak ada kewajiban dari Disdik," ujarnya.

Hendri juga menjelaskan alasan keterlibatan pelajar dalam pawai tersebut. Menurutnya, siswa ikut serta karena mereka merupakan penerima langsung manfaat dari program MBG.

"Pelajar ikut karena mereka penerima manfaatnya. MBG sangat dibutuhkan. Kalau anak-anak ikut, kami persilakan dengan catatan tetap dijaga dan diawasi dengan baik," ucapnya.