Kota Malang Borong Dua Penghargaan Halal 2026, Wali Kota Wahyu Tancap Gas Perkuat UMKM

JATIMTIMES - Pemerintah Kota Malang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengembangan ekosistem halal. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Wahyu Hidayat, Kota Malang sukses meraih dua penghargaan bergengsi dari Universitas Brawijaya dalam ajang UB Halal Metric Award 2026.

Dua penghargaan tersebut masing-masing adalah Commitment to the Development Halal Ecosystem & Perspective 2026 serta Commitment to the Development of the Halal Innovation, Collaboration & Public Empowerment 2026 untuk kategori pemerintah kota. Raihan ini menjadi bukti konkret keseriusan Pemkot Malang dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Baca Juga : Terprovokasi Isu Hoaks Jadi Motif Pria di Lawang Nekat Bacok Tetangga

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hassan, dalam gelaran Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Award 2026 yang berlangsung di Auditorium Algoritma, Gedung FILKOM UB, Selasa (5/5/2026). Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta Rektor UB Widodo.

"Alhamdulillah kami dari Pemerintah Kota Malang mendapat apresiasi dari UB terkait dengan ekosistem halal. Pemkot Malang sudah mendapat dua kali pengahrgaan halal, yang pertama dari Kementerian Perindustrian pada Halal Awards sebagai terbaik pertama. Dan hari ini dari UB kami mendapat dua penghargaan terkait dengan ekosistem halal," ucap Wahyu.

Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pelaku UMKM, komunitas masyarakat, akademisi, perbankan hingga media. Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi kuat dalam mempercepat pertumbuhan ekosistem halal di Kota Malang.

Lebih jauh, Wahyu menjelaskan berbagai langkah strategis terus dilakukan Pemkot Malang, salah satunya melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Program yang dijalankan meliputi sosialisasi, fasilitasi sertifikasi halal hingga pendampingan teknis bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan PKL.

“Kami secara aktif melakukan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal, sekaligus bekerja sama dengan lembaga penjamin produk halal. Sertifikasinya kami fasilitasi gratis. Upaya ini kami utamakan kepada pelaku UMKM dan PKL agar semakin banyak produk yang terjamin kehalalannya,” jelasnya.

Baca Juga : Fraksi Golkar DPRD Jatim Soroti Kesenjangan Nyata: Biaya Operasional BUMD Tinggi, Hasil Minim

Ke depan, penguatan ekosistem halal disebut akan terus menjadi prioritas, terutama dalam mendorong produk makanan berbasis UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Kami ingin ke depan, produk makanan berbasis UMKM dapat menjadi prioritas dan memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat lokal maupun nasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, UB Halal Metric Award menilai tiga kategori utama yakni industri, pemerintahan, dan perguruan tinggi. Penilaian dilakukan berdasarkan lima aspek penting, meliputi kebijakan, inovasi, edukasi, ekosistem halal, serta infrastruktur halal, termasuk sejauh mana komitmen institusi dalam membangun ekosistem halal secara komprehensif.