Marak Fenomena Bunuh Diri Remaja, DPRD Jatim Usulkan Hotline Kesehatan Mental 24 Jam

Disclaimer: Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun melakukan tindakan bunuh diri. Jika Anda atau orang terdekat merasakan gejala depresi, tekanan berat, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri, segera cari bantuan profesional seperti psikolog, psikiater, atau layanan kesehatan mental terdekat.

JATIMTIMES – Tren kasus bunuh diri di kalangan remaja Jawa Timur (Jatim) yang kian kompleks—termasuk peristiwa viral di kawasan Cangar—memicu keprihatinan serius dari parlemen. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Saifudin Zuhri, mengusulkan pengadaan layanan hotline kesehatan mental 24 jam sebagai upaya intervensi darurat bagi remaja yang tengah menghadapi krisis psikologis.

Baca Juga : Hasil Administrasi Koperasi Merah Putih 2026 Sudah Keluar, Ini Langkah Selanjutnya

Layanan ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak mengingat karakter remaja saat ini yang cenderung tertutup dan sering kali terjebak dalam tekanan mental tanpa kanal komunikasi yang tepat.

“Rata-rata remaja yang mengalami tekanan itu tidak pernah curhat, bahkan kepada keluarga saja jarang. Makanya, penting membuka ruang dialog. Jika perlu, harus ada hotline khusus yang aktif 24 jam agar mereka punya tempat mengadu,” ujar Saifudin Zuhri, Senin (27/4/2026).

Selain layanan telepon darurat, Saifudin mendesak pemerintah daerah untuk mewajibkan ketersediaan tenaga konselor di setiap Puskesmas dan lembaga pendidikan. Menurutnya, layanan kesehatan mental harus diintegrasikan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) fasilitas kesehatan tingkat pertama agar lebih masif dan mudah diakses masyarakat.

Ia menilai, selama ini banyak remaja yang merasa sungkan atau tidak tahu ke mana harus mencari bantuan medis saat mengalami tekanan mental yang hebat.

“Pemerintah harus hadir. Harus menjadi SOP bahwa setiap Puskesmas punya tenaga konseling. Masyarakat harus tahu bahwa jika ada persoalan terkait mental, mereka bisa langsung datang ke Puskesmas untuk konsultasi. Ini yang harus digalakkan,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Saifudin juga menyoroti dampak destruktif media sosial yang kerap menjadi wadah "glorifikasi" tindakan bunuh diri. Adanya tren komentar bernada keputusasaan yang viral di ruang digital dianggap sebagai ancaman serius yang dapat memicu efek domino bagi remaja lainnya.

Baca Juga : PAD Masih 25%, DPRD Jombang Dorong Pemkab Tingkatkan Kemandirian Fiskal

Legislator Dapil Malang Raya ini mendukung langkah proteksi remaja di ruang digital, termasuk pengetatan aturan batasan usia pengguna media sosial guna menjaga stabilitas mental generasi muda dari paparan konten negatif.

“Digital itu bisa menjadi bahan kampanye persoalan bunuh diri, narkoba, hingga LGBT. Maka intervensi pemerintah untuk membatasi itu penting demi membangun kesiapan mental remaja kita. Lingkungan terdekat, baik keluarga maupun sekolah, juga harus lebih terbuka menerima keluh kesah mereka,” tambahnya.

Terkait perlunya aturan khusus, Saifudin mengingatkan bahwa regulasi mengenai kesehatan mental di Jatim tidak boleh hanya lahir sebagai respons reaktif saat ada kasus yang viral. Ia menuntut implementasi nyata di lapangan agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan dampak proteksi secara maksimal.

“Peraturan itu penting, tetapi efektivitasnya harus dihitung. Jangan sekadar reaktif ada persoalan lalu muncul regulasi, tapi tindak lanjutnya minim. Regulasi itu harus benar-benar dijalankan secara konsisten,” pungkasnya.