Waspada Ledakan PHK, DPRD Jatim Minta Pemprov Segera Rumuskan Langkah Mitigasi

JATIMTIMES – Sinyal potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai terlihat menguat seiring dengan melemahnya kinerja sektor industri akibat tekanan ekonomi global. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim), Puguh Wiji Pamungkas.

Ia mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera merumuskan langkah mitigasi yang komprehensif guna melindungi angkatan kerja di Jawa Timur. Puguh mengingatkan bahwa ketidakpastian eskalasi politik global yang hingga kini belum mereda menjadi faktor utama yang memicu tekanan pada industri dalam negeri. 

Baca Juga : Desakan DPW Partai NasDem Jatim Minta Tempo Klarifikasi Terbuka

Gangguan rantai pasok serta fluktuasi harga komoditas dinilai mulai berdampak serius pada stabilitas operasional perusahaan. “Ancaman terjadinya ledakan PHK sangat mungkin terjadi, karena situasi global masih penuh ketidakpastian. Ini akan berdampak langsung pada dunia industri,” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut, Kamis (16/4/2026).

Kenaikan biaya produksi yang dipicu oleh harga bahan baku dan potensi kenaikan harga energi seperti BBM menjadi kekhawatiran utama. Menurut Puguh, kondisi ini sering kali memaksa perusahaan untuk mengambil langkah efisiensi yang paling pahit, yakni pengurangan tenaga kerja secara massal.

Jatim sebagai salah satu basis industri nasional memiliki tingkat kerentanan yang tinggi jika gelombang PHK ini benar-benar terjadi. Ketergantungan pada stabilitas rantai pasok global membuat sektor manufaktur di Jatim sangat sensitif terhadap gejolak eksternal.

“Ketika biaya produksi naik, perusahaan pasti akan berhitung ulang. Salah satu opsi yang sering diambil adalah efisiensi tenaga kerja,” jelas legislator asal Dapil Malang Raya itu.

Meski data terbaru menunjukkan tren penurunan tingkat pengangguran terbuka, Puguh memperingatkan agar pemerintah tidak terlena. Situasi tersebut dinilai dapat berbalik secara cepat jika tekanan global semakin memburuk dan menghantam sektor-sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Ia menekankan bahwa keberhasilan menekan angka pengangguran saat ini belum bersifat stabil karena sangat bergantung pada faktor eksternal yang dinamis.

Baca Juga : Dinkes Malang Kaji Syarat Imunisasi Lengkap untuk Murid Baru

“Dalam kondisi seperti sekarang, penurunan angka pengangguran belum tentu stabil. Sangat mungkin terjadi lonjakan PHK jika situasi ekonomi global semakin memburuk,” tegasnya.

DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), untuk segera merumuskan langkah strategis bersama instansi terkait. Langkah mitigasi ini dianggap krusial untuk mencegah dampak sosial yang luas, seperti meningkatnya kerentanan ekonomi di tengah masyarakat.

“Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah strategis sejak sekarang. Jangan sampai ketika gelombang PHK terjadi, kita belum siap. Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, bahkan memicu persoalan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” pungkasnya.