DPD Partai NasDem Banyuwangi  Tuntut Tempo Minta Maaf secara Terbuka 

JATIMTIMES - Menyikapi pemberitaan Majalah Tempo yang dinilai merendahkan martabat dan merusak nama baik partai, najaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Banyuwangi  bersama kader dan simpatisan menggelar aksi damai. Aksi ini berlangsung di Kantor DPD Partai NasDem Banyuwangi Rabu (15/4/2026).

Menurut Ketua DPD Partai NasDem Banyuwangi Ali Mustofa, pihaknya menilai cover majalah dan pemberitaan merger Partai NasDem dengan Gerindra menciptakan ketidaknyamanan bagi keluarga Partai NasDem se Banyuwangi.

Baca Juga : Kamtibmas Terjaga Kondusif, Polres Jember Gelar Silaturahmi dan Halalbihalal Bersama PSHT

"Cover yang menampilkan kesan merendahkan dan mendiskreditkan ketua umum dan Partai NasDem serta sangat tidak patut," ujar Ali kepada sejumlah wartawan.

Untuk itu, keluarga besar NasDem Banyuwangi menuntut Majalah Tempo menarik majalah dengan cover yang merendahkan keluarga besar Partai NasDem.

Selanjutnya Ali mengungkapkan pihaknya menuntut Tempo untuk  meminta maaf secara terbuka Kepada Ketum Umum DPP  Surya Paloh dan keluarga besar NasDem se-Indonesia. NasDem juga  meminta Dewan Pers untuk mengambil tindakan terhadap Tempo sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ali menambahkan pihaknya tidak anti kritik saran dan masukan. Namun dalam pemberitaan di media masa harus tetap mengedepankan fakta realita dan data  serta menjunjung etika dan adab ketimuran.

Baca Juga : NasDem Malang Raya Desak Tempo Minta Maaf, Isu Penjualan Partai Picu Kegaduhan Kader

Sebagai bentuk protes kepada Tempo, dalam aksi damai tersebut DPD Partai NasDem Banyuwangi membuang banner yang bertuliskan Bocor Alus Tempo dan Majalah Tempo ke tempat sampah sebagai ilustrasi pemberitaan yang menyesatkan dan merugikan.

"Jangan sampai kita membenarkan kebiasaan fitnah yang dibungkus dengan kedok jurnalistik. Kalau keluarga besar partai kami tidak melakukan seperti itu dan disampaikan narasi yang menurut kami sangat merugikan, itu adalah busuk dan sampah yang tidak layak menjadi konsumsi publik.  Maka tempat yang layak ya di tempat sampah," pungkas Ali Mustofa.