Musrenbang RKPD 2027, Ketua DPRD Jatim Sampaikan Pokir: Seluruh Program Harus Tepat Sasaran

JATIMTIMES – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Musyafak Rouf, secara resmi menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.

Bertempat di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (14/4/2026), Musyafak menegaskan bahwa efektivitas pembangunan sangat bergantung pada validitas data dan ketepatan sasaran program.

Baca Juga : Jago #Cari_Aman Biar Happy, #Cari_Aman Berkendara bagi Pemula Perhatikan 3 Hal Ini

Musyafak menjelaskan bahwa Pokir DPRD Jatim bukan sekadar daftar usulan, melainkan kristalisasi dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan fiskal daerah.

“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran daerah,” ujar Musyafak.

Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Musyafak mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 harus berpijak pada evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan nasional dengan kebutuhan mendasar warga di tingkat akar rumput.

“RKPD 2027 harus disusun berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan dan permasalahan riil di masyarakat,” tegas legislator asal Dapil Jatim I Surabaya ini.

Dalam kesempatan tersebut, Musyafak menyoroti tantangan krusial Jatim, seperti rendahnya nilai tambah ekonomi dan ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Menjawab hal itu, DPRD merumuskan Pokir yang dititikberatkan pada penguatan layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Baca Juga : Kabar Baik! ITB Resmi Buka S2 AI, Ini Cara Daftar dan Prospek Kerja Menjanjikan di Era Digital

Arah kebijakan ini, lanjut Musyafak, dipastikan selaras untuk memperkuat program prioritas Nawa Bhakti Satya yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut selaras dan memperkuat arah kebijakan pembangunan Pemprov Jatim Tahun 2027 yang dijabarkan dalam program prioritas Nawa Bhakti Satya," tambahnya.

Menutup penyampaiannya, Musyafak menekankan bahwa kunci keberhasilan pembangunan Jatim 2027 terletak pada sinergi antara Pemprov, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ia memastikan lembaga legislatif akan mengawal ketat proses penganggaran agar tetap efektif dan berpihak sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat. “Kami mendorong agar seluruh program benar-benar berbasis data dan tepat sasaran,” pungkas Penasihat Fraksi PKB DPRD Jatim tersebut.