Fraksi PKS Jatim Soroti Fenomena Growth Without Equity: Basis Ekonomi Rakyat Masih Rentan

JATIMTIMES – Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKS menyoroti fenomena growth without equity alias pertumbuhan tanpa pemerataan.

Juru bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, menyatakan, meski angka pertumbuhan ekonomi Jatim dilaporkan mencapai 5,33 persen atau melampaui target, pihaknya menilai capaian tersebut belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat bawah.

Baca Juga : Lantik Pengurus PPDI, Bupati Gatut Sunu Wibowo Apresiasi Kinerja Perangkat Desa di Tulungagung

"Perlu diwaspadai jika pertumbuhan ini didorong oleh sektor konsumsi (pemerintah tumbuh 16,42 persen) yang bersifat musiman, sementara sektor riil lainnya kurang bergairah. Laporan kurang membahas kualitas pertumbuhan dan sektor mana yang menjadi engine of growth yang berkelanjutan," jelas Harisandi pada Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).

Fraksi PKS menilai pertumbuhan ekonomi Jatim belum sepenuhnya berkualitas karena masih bertumpu pada sektor konsumsi dan industri besar, namun belum memperkuat basis ekonomi rakyat seperrti UMKM, pertanian, dan nelayan. Hal inilah yang memicu kekhawatiran terjadinya fenomena ekonomi yang eksklusif.

"Pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan adanya growth without equity (pertumbuhan tanpa pemerataan) atau lebih berkarakter eksklusif," papar Anggota Komisi D DPRD Jatim itu. 

Lebih jauh, Harisandi Savari juga mengungkapkan adanya kejanggalan atau anomali pada kinerja pendapatan daerah tahun 2025. Ia menyoroti bahwa saat pertumbuhan ekonomi melonjak, realisasi pendapatan justru lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika pertumbuhan ekonomi masih di bawah 5 persen.

"Trend data statistik terlihat anomali. Ketika pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen capaian Pendapatan Daerah mencapai bisa di atas Rp30 triliun (2023 dan 2024), tetapi ketika pertumbuhan naik pada tahun 2025 (5,33 persen), capaian Pencapatan Daerah di bawah Rp30 triliun," ucapnya. 

Kritik tajam juga diarahkan pada postur belanja daerah yang dinilai terlalu gemuk di sisi birokrasi. Data menunjukkan bahwa proporsi belanja operasi mendominasi hingga 72,30 persen, sedangkan belanja modal hanya terjatah 9,65 persen.

Baca Juga : Soroti LKPJ 2025, Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pemprov Perkuat Sektor Formal dan Daya Beli

"Fraksi PKS menilai ini menunjukkan orientasi birokratis, belum kuat pada pembangunan produktif dan investasi publik. Hal ini mengindikasikan inefisiensi birokrasi dan belum optimalnya reformasi belanja," tandas legislator asal Madura ini.

Selain itu, terdapat sisa anggaran sebesar Rp2,05 triliun atau lebih dari 6 persen yang penyebabnya dipertanyakan apakah karena ketidakmampuan menyerap atau efisiensi.

Di sektor sumber daya manusia, pihaknya menyoroti lambatnya kemajuan kualitas pendidikan meski angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum meningkat melampaui target. PKS membeberkan fakta bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) warga Jawa Timur masih tertinggal jauh.

"Rata-rata lama sekolah (RLS) baru 8,39 tahun (setara kelas 8 SMP) — masih jauh dari standar pendidikan menengah universal," tandasnya.