Pemkot Surabaya Perkuat Serapan Tenaga Kerja Lokal, Prioritaskan Warga Ber-KTP Lama

JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada warga ber-KTP Surabaya. Langkah ini dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari kerja sama dengan sektor industri hingga penyelenggaraan bursa kerja dan penguatan ekspor.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan menjalin kerja sama dengan sektor perhotelan, restoran, dan kafe (horeca). Kerja sama tersebut membuka peluang bagi warga Surabaya untuk terlibat langsung dalam rantai pasok kebutuhan industri.

Baca Juga : Ketergantungan Dana Pusat Capai 80 Persen, Puguh Pamungkas Soroti Lemahnya Perencanaan Fiskal Daerah

"Sudah ada kesepakatan. Kita menjalin MoU (memorandum of understanding) dengan horeca. Maka saya berharap warga Surabaya sekarang ambil peranan (peluang) itu," ujar Eri (5/4/2026).

Ia menambahkan, kebutuhan sektor Horeca seperti sayur dan bahan lainnya telah diakomodasi melalui MoU tersebut. Pihaknya kini mendorong keterlibatan generasi muda untuk mengisi peluang yang tersedia melalui pelatihan dan dukungan langsung dari pemkot.

"Nah, ini nanti yang kita ajak, kita latih, langsung kita support untuk pengisian (kebutuhan horeca) itu," katanya.

Selain itu, Pemkot Surabaya  menyiapkan Surabaya Job Fair yang menyediakan lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan. Ia mengungkapkan sebagian peluang kerja tersebut bahkan berorientasi ekspor, sehingga membuka kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam pasar global.

"Di Surabaya Job Fair itu ada juga yang diekspor. Nanti kita lepas ekspornya dari Kota Surabaya," ungkap ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.

Wali Kota Eri juga menekankan bahwa kebutuhan tenaga kerja untuk sektor ekspor masih tinggi. Karena itu, ia menilai kolaborasi dengan generasi muda menjadi kunci dalam memenuhi permintaan tersebut.

"Ternyata kebutuhan ekspor itu masih kurang. Nah, maka inilah yang saya butuhkan, kerjasama nanti anak-anak ini bisa memenuhi kebutuhan yang akan diekspor," imbuhnya.

Meski demikian,  Eri menegaskan bahwa prioritas utama tetap diberikan kepada warga dengan KTP Surabaya yang telah lama berdomisili. "Karena orang Surabaya harus kerja, tapi ya begitu, saya utamakan yang (sudah) ber-KTP (Surabaya) lawas (lama), bukan KTP yang baru (masuk Surabaya)," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Pemkot Surabaya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan angka pengangguran, tidak hanya melalui pembukaan lowongan kerja, tetapi juga dengan memperkuat fondasi sektor industri.

Baca Juga : Perkuat Swasembada Pangan, Pemkab Banyuwangi Resmikan Embung Lider untuk 636 Hektare Sawah

Melalui Surabaya Industrial & Labour (SIL) Festival, pemkot mengintegrasikan agenda peningkatan ekspor dengan penciptaan lapangan kerja dalam satu rangkaian kegiatan terpadu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya Agus Hebi Djuniantoro menjelaskan bahwa ketika industri mampu menembus pasar ekspor, kebutuhan produksi akan meningkat sehingga membuka peluang kerja baru secara otomatis.

"Banyak produk kita sebenarnya sudah layak ekspor, tetapi lemah di kemasan dan presentasi. Itu yang kita perkuat, termasuk kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris," ujar Hebi.

Hebi mengungkapkan rangkaian utama SIL Festival berlangsung pada 7-8 April 2026 dengan agenda utama job fair dan forum ekspor. Lebih dari 1.000 lowongan kerja disiapkan, termasuk peluang bagi penyandang disabilitas seperti daksa ringan, rungu wicara, dan Down syndrome.

"Wawancara langsung digelar di Balai Pemuda pada 7 April dan berlanjut di Grand City pada 8 April bagi peserta yang lolos seleksi awal," terang Hebi.

Hebi menuturkan forum ekspor dalam SIL Festival akan mempertemukan pelaku industri dengan buyer dari enam negara, yakni Amerika Serikat, Brunei Darussalam, dan Pakistan yang hadir secara langsung, serta Oman, Hong Kong, dan Singapura yang bergabung secara daring.

"Yang kami kejar adalah matching antara buyer dan pelaku industri. Kalau itu terjadi, dampaknya langsung ke pembukaan lapangan kerja," pungkas Hebi.