Ketua DPRD Banyuwangi Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Kemacetan di Pelabuhan Ketapang 

JATIMTIMES - Jalur Ketapang-Gilimanuk ini adalah urat nadi ekonomi. Jika tersumbat, ekonomi rakyat mati. Saya minta Pemerintah segera hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar datang untuk meninjau lalu pulang tanpa hasil.

Pernyataan tersebut disampaikan  Ketua DPRD Banyuwangi  I Made Cahyana Negara, menanggapi kemacetan panjang yang terjadi di jalur penyeberangan Ketapang Banyuwangi pada Jum’at (3/04/2026).

Baca Juga : Satlantas Polresta Banyuwangi Berbagi Makan Siang dan Edukasi Keselamatan Perjalanan 

Menurut Made situasi yang terjadi sampai saat ini sebagai bukti nyata kegagalan Pemerintah Pusat dalam mengelola manajemen logistik nasional dan menyiapkan infrastruktur penyeberangan yang memadai.

Momen puncak arus balik Lebaran 2026 telah berakhir, namun kemacetan parah yang melumpuhkan arus lalu lintas Banyuwangi-Situbondo terutama jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi.

Kemacetan yang terjadi hingga belasan kilometer ini tidak hanya menghentikan roda transportasi, tetapi juga mulai berdampak terhadap sektor pangan dan ekonomi rakyat di wilayah Jawa, Bali, hingga NTB.

 Karena keterlambatan distribusi logistik nasional dan masyarakat Banyuwangi khususnya warga yang ada di kawasan Ketapang dan sekitar merasakan dampak dan kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Yang tentunya dapat menghambat pembangunan dan perekonomian di daerah.

Sebagai wakil rakyat yang peduli terhadap permasalahan tersebut, Made Cahyana mengingatkan bahwa kemacetan ini sering kali terjadi dan lambat laun bisa bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan yang berdampak pada perekonomian negara. 

Politisi PDI Perjuangan tersebut menuturkan kerugian materiil dan immaterial sangat besar dialami oleh masyarakat. "Ini bukan sekadar masalah lalu lintas transportasi. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat," tegas Made Cahyana, 
 
Lebih lanjut dia memaparkan dampak sistemik yang terjadi di lapangan. Saat ini masyarakat menanggung kerugian yang tidak kecil, terutama komoditi maupun produk hortikultura (sayur dan buah) dari Jawa Timur dibawa ke Bali atau Lombok NTB bisa membusuk di atas truk, akibat antrean yang sangat panjang.

Bahkan tidak menutup kemungkinan hewan ternak yang diangkut kendaraan-kendaraan  yang antri seperti  yang lama  bisa mati. Selain itu konsumsi BBM bagi truk bus maupun kendaraan pribadi bertambah atau boros.

Masyarakat merasa terbatas pergerakannya dan harus lebih berhati hati dijalan karena pernah ada korban laka hingga meninggal gara-gara banyaknya antrian kendaraan di jalan raya.
“Bukan hanya komoditi yang rusak akibat dari antrian panjang ini, para sopir juga bisa stres berat dan sakit kerena kelelahan,“ tambah Made.

Kondisi kemacetan parah yang ada juga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga berdampak terjadinya inflasi daerah yang mengakibatkan lonjakan harga barang yang ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan.

Menurut Made, pembangunan infrastruktur jumlah dermaga yang memadai  menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi terjadinya kemacetan di jalur Ketapang - Gilimanuk.
Politisi asli Desa Ketapang ini berpendapat penambahan  jumlah kapal tidak akan mampu mengurai kemacetan apabila dermaga yang ada tidak memadai. 
“Kapal sudah banyak tapi tempat sandarnya kurang, dan system Tiba-Bongkar-Berangkat dan penambahan kapal besar yang dilakukan pemerintah hanyalah  bersifat sementara atau  sebagai obat pereda sebentar saja dan  tidak bisa menyentuh akar permasalahan yang ada," imbuh Made 

Baca Juga : Polresta Malang Kota Perketat Pengamanan Jumat Agung dan Long Weekend, Tim Urai Disiagakan di Titik Rawan Macet 

Merujuk pada data yang ada, Made melihat fakta di lapangan masih banyak kapal yang justru menganggur tidak bisa beroperasi dan banyak kapal antri sandar dengan waktu yang cukup lama.

Ia menegaskan bahwa bottle neck atau leher botol persoalan ini terletak pada minimnya jumlah dermaga, bukan jumlah kapal. “Pemerintah harus lebih serius. Mau ditambah sebanyak apapun kapal, kalau tidak ada tempat sandarnya bakal percuma, kemacetan ini sudah menjadi ritual tahunan yang menyiksa rakyat khususnya Banyuwangi, “ucapnya

Dia menambahkan banyaknya kapal menunggu sandar juga bisa berpotensi adanya kecelakaan kapal di laut. Pemerintah harus hadir mencegah kecelakaan kapal lagi terjadi di selat Bali dengan menyiapkan segala infrastrukturnya. Jangan sampai nanti selesai jalan tol jadi malah memperparah kemacetan apabila pemerintah tidak bersiap mulai sekarang.

"Jangan hanya sibuk retorika kalau di lapangan rakyat masih terjebak hingga 12 jam bahkan lebih baru bisa nyebrang.  Kemudian masih harus ngantri sandar berjam-jam di laut dengan resiko yang  lebih besar untuk keselamatan mereka,“ tegas Made 

Masyarakat mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary measures) dan berhenti melakukan peninjauan tanpa solusi konkret. 

Dia berharap ada langkah strategis dari pemerintah yang segera dilakukan. Segera merealisasikan pembangunan dermaga baru guna mengimbangi lonjakan volume kendaraan.

Koordinasi lintas sektoral dengan mengundang seluruh stakeholder untuk duduk bersama mencari solusi untuk jangka panjang agar distribusi logistik tidak lagi lumpuh.